KASONGAN - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 telah diterima oleh masing-masing instansi maupun satuan kerja. Khusus dana yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Katingan, juga telah ditetapkan pada 28 Desember 2018 lalu.
Dalam pidato Bupati Katingan Sakariyas yang dibacakan Sekda Nikodemus, perangkat daerah diminta mencetak dan menggandakan DPA. Selain itu, kelengkapan pelaksanaan program maupun kegiatan, segera ditetapkan.
"Diharapkan kita bisa mulai melakukan persiapan, sekaligus pelaksanaan program tahun anggaran 2019 di Januari ini," imbuhnya, Senin (7/1).
Dia juga meminta pada seluruh perangkat daerah, agar mempunyai komitmen dan konsekuen terhadap jadwal pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 yang telah dibuat. Sehingga, bisa tepat waktu dan sasaran serta hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
"Sekarang ini sedang dalam penyusunan RPJMD tahun 2018-2023. Pada minggu ketiga Januari ini, akan dilaksanakan musrenbang RPJMD," sebutnya.
Dalam musrenbang itu nantinya, diharapkan dapat diambil kesepatakan terhadap misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kesepakatan terhadap program perangkat daerah maupun keperluan pendanaannya selama empat tahun ke depan.
"Apa yang disepakati, hendaknya segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap ranjacan RPJMD dan Renstra," katanya.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, Sekda meminta semua aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan harus menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang memberi nilai tambah pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
"Mulai persiapkan lelang lebih awal, sehingga program-program pembangunan bisa berjalan efektif," ujar Nikodemus.
Khusus untuk kegiatan fisik dan melibatkan pihak ketiga, hendaknya dijadwalkan selesai paling lambat pada akhir Oktober 2019 sehingga punya waktu untuk pemeriksaan, pemeliharaan, dan pembayaran sebelum tutup tahun.
"Pelaksanaan alokasi anggaran harus fokus pada kegiatan utama yang langsung dirasakan masyarakat. Kita harus menghemat belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas , dan honorarium," pungkasnya. (agg/yit)
