SAMPIT-Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotim, Rudianur  menyarankan agar pemerintah melihat kemampuan ekonomi masyarakat secara  luas, dalam mengenakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dirinya menekankan agar pajak tersebut tidak perlu dipungut dari masyarakat yang masuk katagori miskin, alias dihapus.

Dikatakannya, pemerintah daerah jangan terlalu bersemangat untuk mengejar masyarakat  kecil hanya untuk urusan uang receh.

”Apabila melihat kondisi masyarakat saat ini  sudah kesulitan. Maka dari itu hendaknya masyarakat miskin  yang berpenghasilan rendah mendapatkan keringanan atau dibebaskan dari PBB,” imbuh Politikus Golkar ini.

Perbandingan menurut Rudy,  banyak masyarakat miskin yang untuk membayar iuran BPJS saja  tidak mampu, sehingga harus dibebankan kepada pemerintah daerah mulai tahun 2019 ini. ”Masa kita malah tagih dan kejar masyarakat ini hanya untuk urusan uang segitu. Kalau saya sepakat, bebaskan saja dari tagihan PBB,” cetusnya.

Rudianur juga menyoroti  gencarnya pemerintah daerah saat ini menarik dan mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak masyarakat. Menurutnya pemerintah daerah tidak pernah berpikir untuk merancang bagaimana agar daerah dapat uang dari sektor lain dalam setiap tahun dengan jumlah besar.

”Saya sarankan, coba kalau mau PAD besar tingkatkan di sektor jasa. Misalnya di daerah Bagendang itu,  pemerintah punya lahan sendiri, dan dijadikan tempat bongkar muat dan semuanya wajib diarahkan ke sana. Dengan begitu, maka di situ jadi pendapatan  untuk jangka panjang,”imbuhnya.

Rudianur juga menilai, pemerintah masih belum kreatif dalam menggali pendapatan.  Menurutnya nominal dari PBB tidak seberapa. Padahal ada sektopr lain yang belum tergarap dan menjanjikan. “Kalau saya sangat sepeddapat pemerintah daerah  menggarap peluang besar,  dan jangan kejar uang-uang kecil saja,” tandasnya. (ang/gus)