SAMPIT-Dari evaluasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemkab Kotim di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) belum lama tadi, masih ada beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang belum ada realisasi kegiatan, hingga Januari 2019.
Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Kotim, Taufiq Mukri itu mengevaluasi penyerapan anggaran di bulan pertama untuk triwulan pertama di tahun 2019.
Taufiq mengatakan, tingkat kemajuan penyerapan anggaran Pemkab Kotim baru mencapai 1,69 persen. ”Dana kita siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan” tegasnya.
Dilihat dari perbandingan runtutan realisasi pendapatan daerah, menurutnya ada peningkatan dibandingkan bulan Januari 2018. Taufiq memaparkan, realisasi pendapatan daerah bulan Januari tahun 2018 sebanyak 7,29 persen, sedangkan bulan Januari tahun 2019 dari hasil rekapitulasi realisasi pendapatan daerah dari Rp 1,85 triliun yang ditargetkan, baru terealisasi sebesar Rp168,64 Miliar, atau baru tercapai 9,11 persen.
Sementara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sampai dengan 31 Januari 2019 untuk pajak daerah dari target Rp 70,00 Miliar yang sudah terealisasi sebesar Rp 10,72 Miliar atau 15, 32 persen. Kemudian untuk retribusi daerah, dari target Rp 15,69 Miliar yang terealisasi 4,32 persen atau Rp 678 Juta. Sementara yang lain-lain, PAD yang sah, target Rp 148,32 Miliar yang terealisasi sebesar Rp 2,37 Miliar atau 1,60 persen. Kemudian PAD yang ditargetkan untuk tahun 2019 Rp 242,40 Miliar, sudah teralisasi sebesarRp 13, 77 Miliar, atau 5,68 persen.
Kemudian, berdasarkan tabel realisaasi keuangan BTL (Belanja Tidak Langsung) + BL (Belanja Langsung), perangkat daerah dengan pendapatan daerah (PD) tertinggi per tanggal 31 Januari 2019 adalah Kecamatan Telaga Antang realisasi sebesar 7,52 persen. Di susul Kecamatan Antang Kalang, dengan 6,23 persen, dan Sekretariat Korpri dengan PD 5,00 persen yag sudah terealisasi.
Menurut Taufiq ada beberapa SOPD yang telah melampau target yang harus dicapai, namun ada pula SOPD yang belum mencapai target. Dari hasil evaluasi diketahui ada lima SOPD dengan pendapatan daerah terendah.
”Jadi kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga belum ada realisasi kegiatan di tahun 2019, agar disampaikan dan dikoordinasikan,” tandasnya.
Taufiq menambahkan, evaluasi bulan pertama ini dipersiapkan sebagai laporan triwulan untuk kemudian disampaikan ke pihak provinsi. Kemudian target yang sudah dipenuhi nantinya akan dijadikan sebagai bahan laporan dari pihak provinsi ke staf ahli kepresidenan. (rm-96/gus)
