PALANGKA RAYA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng membangun rumah sakit baru tipe A mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalteng. Sebab, untuk membangun itu diperlukan dana Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun.
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalteng Jubair Arifin mengatakan, untuk membangun rumah sakit tipe A, seperti yang direncanakan Pemprov Kalteng tersebut membutuhkan anggaran sangat besar. Perkiraan anggaran yang disampaikan dalam pertemuan Pemprov Kalteng dengan sejumlah kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu, angka yang dibutuhkan sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun.
"Jadi sangat tepat pembiayaan membangun RS tipe A itu menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kalau dari APBD Kalteng, memerlukan waktu yang sangat lama untuk merealisasikannya, karena anggarannya cukup besar. Kalau melihat APBD kita sekarang ini, kita harus membutuhkan beberapa tahun untuk mewujudkannya," ucap Jubair, kemarin.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau, dan Sukamara ini juga mengatakan, membangun rumah sakit dengan menggunakan skema KPBU tidak mudah, karena membutuhkan data dan perencanaan yang matang serta akurat. Bahkan untuk merealisasikan pembiayaan skema KPBU ini, pemerintah daerah harus mampu meyakinkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementrian BUMN.
”Kalau RS tipe A itu selesai dibangun melalui skema KPBU, Pemprov Kalteng akan mengoperasikannya dan harus mencicil sekitar 15 sampai 20 tahun. Kalau tidak mampu membayar, maka Dana Alokasi Umum (DAU) Kalteng dipotong langsung oleh pemerintah pusat, ini anggarannya jelas," tegasnya.
Menurutnya, pembangunan RS tersebut belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebab, Pemprov Kalteng masih harus mempersiapkan data dan menyusun perencanaan secara akurat. Dia sangat mendukung pembangunan RS Tipe A tersebut di Kalimantan Tengah, sehingga ke depan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Kalteng.
”Itu sangat penting agar sejumlah kementerian yakin. Meyakinkan kementerian itu yang paling sulit. Jadi, tahun ini, perkiraan saya masih pada penganggaran di APBD perubahan terkait penyusunan perencanaan itu dan kita harapkan agar ini bisa terwujud persiapan awal harus mulai dilakukan dari sekarang,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (arj/yit)
