SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sos PMDP dan PA) kembali menggelar pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 yang dilaksanakan di Aula Bappeda, Rabu (20/2).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan, pelaporan, perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Wakil Bupati Sukamara Ahmadi dihadapan para perangkat desa mengatakan bahwa aplikasi siskeudes merupakan aplikasi resmi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Peremendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

“Seingin dengan besarnya dana desa yang kontradiksi dengan tata kelola keuangan desa yang baik, tentunya diperlukan manajerial yang memadai bagi aparatur desa,” ucap Ahmadi.

Hal terpenting dari pengelolaan keuangan desa lanjut Ahmadi adalah tahap perencanaan yang tepat dan benar yang merupakan separoh dari keberhasilan pelaksanaan program kegiatan.

“Salah satu faktor keterlambatan dalam penyaluran dana tranfer ke desa adalah penyusunan perencanaan yang tidak tepat waktu, yang berakibat pada penetapan APBDes yang semakin mundur, padahal dalam regulasi sudah dijelaskan untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes sebagai dasar penetapan APBDes paling lambat akhir bulan September tahun berjalan,” jelas Ahmadi.

Dijelaskannya, pemerintah desa harus benar-benar mengikuti aturan dan ketentuan dan jangan sampai ada penyimpanan yang menyebabkan aparatur desa tersandung masalah hukum karena tidak melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan.

"Kita berharap aparatur desa bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan hasilnya bisa diterapkan sehingga tidak adalagi yang tersangdung dengan hukum lantaran ketidaktahuan," imbuhnya.

Pihak Dinas Sosial PMDP dan PA Sukamara terus akan melakukan pembinaan untuk aparatur desa hingga tidak ada lagi aparat desa yang terjerat kasus hukum lantaran tidak paham pengelolaan keuangan desa. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, M Romdoni mengatakan ada 92 orang yang mengikuti pelatihan Siskeudes dengan rincian kepala desa, bendahara sebanyak 61 orang, satgas siskeudes 12 orang, verifikasi kecamatan 5 orang, dan pendamping desa P3MD 14 orang.

"Kami berharap agar aparatur desa terutama kades dan bendahara mampu mengimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan desa dengan baik dan membangun desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel, “ tandasnya. (fzr/fm)