PALANGKA RAYA- Ketertiban administrasi pemerintah daerah menjadi salah satu yang ditekankan dalam pembicaraan terkait tahap awal pemeriksaan BPK. Terkait hal itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin didampingi jajarannya menggelar diskusi tertutup bersama Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng di ruang kerja Wali Kota Palangka Raya, Selasa (5/3).
Dalam rapat dengan BPK RI Perwakilan Kalteng tersebut tampak mendampingi Wali Kota Palangka Raya antara lain Plt Asisten Bidang Pemerintahan Murni D Jinu, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ikhwansyah, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Plt Sekda Kota Palangka Raya Kandarani, serta perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maupun Inspektorat Kota Palangka Raya.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Inspektur Inspektorat Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan menerangkan pertemuan yang dibalut dalam diskusi kecil tersebut memang tertutup untuk awak media.
“Ada pembicaraan terkait tahap awal pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah, di mana salah satu penekanan adalah terkait ketertiban administrasi pemerintah daerah. Ini adalah agenda penerimaan Tim BPK RI Perwakilan Kalteng,” ucapnya.
Alman menambahkan nanti rencananya rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, jadi lebih jelasnya bisa langsung konfirmasi ke Pak wali kota.
“Akan tetapi secara keseluruhan kata dia, pada Rabu 6 Maret (hari ini red), hasil diskusi wali kota dengan perwakilan BPK tersebut akan ditindaklanjuti pada rapat di Aula Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya,” pungkasnya.(daq/oes)
