PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya kembali mendapatkan kunjungan. Kali ini sebanyak 12 anggota Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, melakukan kaji banding ke Kota Cantik. Kehadiran pihaknya diterima Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto dan sejumlah anggota Komisi C.

Pimpinan rombongan sekaligus Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Ubahil Islam mengatakan, studi banding kali ini dalam rangka belajar dan diskusi mengenai program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui program BPJS Kesehatan, bidang kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.

Pasalnya, angka kemiskinan di daerahnya cukup tinggi, yakni mencapai 13,6 persen. Begitu pula bidang kesehatan, saat ini di Ponorogo sedang ditetapkan kejadian luar biasa (KLB) kasus demam berdarah dengue.

”Untuk program BPJS, di tempat kami juga masih sering menuai permasalahan. Biasanya soal ketersediaan anggaran dan tidak validnya data penduduk tak mampu yang seharusnya masuk dalam BPJS yang dibiayai pemerintah pun nyatanya di lapangan belum mampu meng-cover kebutuhan masyarakat tak mampu saat berobat di rumah sakit, sehingga mereka harus berobat dengan biaya sendiri,” kata Ubahil.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Mukarramah mengatakan, tahun ini pihak legislatif telah menyetujui dana Rp 9 miliar untuk meng-cover kebutuhan masyarakat tidak mampu.

”Hasil diskusi, jika dibandingkan dengan anggaran milik Ponorogo yang sebesar Rp 5 miliar, tentu jauh lebih besar, sehingga pelayanan kesehatan BPJS di Palangka Raya seharusnya bisa lebih baik. Anggaran sebanyak itu untuk membayari premi asuransi masyarakat tidak mampu melalui program penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak ter-cover oleh APBN,” ujarnya. (agf/ign)