PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menuntut Dewan Riset Daerah (DRD) berkontribusi besar membantu pemerintah melaksanakan pembangunan di provinsi ini.
Jajaran pengurus DRD yang diisi oleh para akademisi tentunya punya keahlian tersendiri di bidangnya. Maka dari itu, organisasi yang merupakan mitra kerja pemerintah ini diminta memperkuat kelitbangan provinsi, serta berkontribusi dalam menyumbangkan ide dan gagasan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui kajian penelitian ilmiah.
”Pertama itu yang perlu diperhatikan yakni soal perizinan. Pemprov Kalteng sudah bisa memangkas perizinan yang awalnya selesai tiga minggu, menjadi tiga hari. Yang seperti ini harus disampaikan ke pusat, agar juga bisa memangkas perizinannya,” katanya usai mengukuhkan Pengurus DRD Kalteng 2019-2022, Kamis (25/4)
Sugianto menyebutkan, pemerintah sedikit mengalami kesulitan melaksanakan pembangunan karena berbagai persoalan perizinan yang rumit. Salah satu contoh yang menjadi sorotan gubernur yakni mengenai pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan investasi.
”Izin pinjam pakai kawasan hutan, mengurus izinnya sampai empat tahun. Ini bukan gubernur dan bupatinya yang lambat, tapi di pusat yang diharapkan dipercepat. Untuk itu, DRD bisa menyampaikan persoalan ini ke pusat,” katanya.
Lebih lanjut gubernur menyampaikan, DRD bisa bekerja sama dengan Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah. Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan oleh dua organisasi yang mampir sama tersebut, yakni membantu kelitbangan daerah dalam menyusun grand design Kalteng 50 tahun ke depan.
Selain itu, DRD diminta mengkaji kebijakan strategis perencanaan pembangunan daerah. Sebut saja pembangunan museum gambut, pengembangan food estate, optimalisasi fiskal daerah, pengembangan UMKM, dan cluster pariwisata, serta kebijakan tentang pemanfaatan program CSR.
”DRD ini ada bidangnya masing-masing yang diurus, sehingga untuk tugas tidak mungkin terkendala. Pemerintah meminta segera melakukan berbagai kajian mengenai percepatan pembangunan,” pungkasnya. (sho/ign)
