PALANGKA RAYA – Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membuat aparatur sipil negara (ASN), khususnya di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dituntut tidak ketinggalan.  Pasalnya, birokrasi pemerintahan sekarang ini sudah dituntut melakukan berbagai kegiatan berbasis digital ataupun elektronik.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, upaya pemerintah memaksimalkan perencanaan dengan sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Controlling, sebagai bentuk transparansi harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

”Untuk itu, seluruh ASN wajib menguasai Information Technology (IT), yang berperan menjadi komponen pendukung utama pembangunan di berbagai bidang,” katanya, kemarin.

Selain mudah, melakukan perencanaan dengan sistem tersebut juga sebagai bentuk transparansi. Dengan demikian, anggaran yang ada betul-betul dapat digunakan dengan baik untuk pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sistem elektronik sekarang ini akan memudahkan pemerintah melakukan penyusunan, perencanaan, dan penganggaran setiap kegiatan. Yang tadinya penyusunan program dan anggaran dilakukan secara konvensional, sekarang dilakukan dengan sebuah teknologi informasi.

”Pasalnya, sistem birokrasi kini mengarah kepada elektronik. Jadi, bukan saatnya lagi ASN tidak bisa menggunakan teknologi. Tuntutan semakin banyak, maka manfaatkan teknologi untuk menjawabnya,” katanya.

Selain karena tuntutan, lanjutnya, penguasaan IT merupakan instrumen yang harus diikuti, mengingat pelayanan pada masyarakat secara profesional harus terus diberikan. Hal tersebut mengingat sekarang ini sistem pelayanan tidak pernah lepas dari yang mananya teknologi.

”Karena tuntutan, mau tidak mau harus bisa diimbangi. Dengan era digital sekarang inilah yang justru memudahkan semuanya,” ucapnya.

Maka dari itu, kata dia, kemampuan penggunaan IT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran kompetensi ASN. Bahkan, ASN yang tidak menguasai IT akan tersingkir dengan sendirinya.

Tak hanya itu, apabila dalam satu birokrasi teradap pengambil kebijakan yang tidak menguasai IT, maka bukan tidak mungkin birokrasi tersebut akan jalan di tempat. Bahkan bisa jadi hal tersebut turut memengaruhi sistem pemerintahan.

“Bukan lagi harus, tapi wajib. Apalagi sekarang dituntut menjalankan e-Planning, e-Budgeting, e-Controlling,” pungkasnya. (sho/ign)