SAMPIT – Ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan meningkat.Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama empat bulan ke depan. Hal itu didasari kebakaran yang sudah mulai terjadi. Bahkan titik panas banyak bermunculan dan kondisi lahan di Kotim mudah terbakar akibat cuaca yang panas.
Asisten I Setda Kotim Nur Aswan saat memimpin rapat pembentukan satuan tugas penanganan bencana Karhutla menegaskan, saat ini bukan hanya penanganan saja yang harus dilakukan, namun penanggulangan juga tetap harus diupayakan.
”Para camat diminta koordinasi dengan kepala desa untuk melakukan patroli lapangan, terutama di daerah yang rawan kebakaran, sepertih di daerah Mentaya Hilir Selatan," kata Nur Aswan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim M Yusuf mengatakan, status menjadi siaga darurat karhutla berlaku sejak 3 Juli. Dengan kondisi sekarang, dia mengharapkan satu unit helikopter bisa disiagakan di Kotim untuk penanganan karhutla dari udara. Sebab, saat ini cukup banyak wilayah darat yang tidak terjangkau, sehingga perlu penanganan dari udara.
”Semoga disetujui. Jika satu unit helikopter ada di Kotim, penanggulangan akan lebih cepat. Nantinya helikopter itu akan di siagakan di Bandara H Asan Sampit," ujarnya, seraya menambahkan, posko satgas akan difokusikan di kantor BPBD Kotim.
Sementara itu, Palangka Raya mulai dikepung api dari kebakaran lahan dalam beberapa hari terakhir. ”Ada beberapa area lahan pada sejumlah titik kawasan Palangka Raya yang terbakar. Bahkan, dalam sepekan lalu tercatat sebelas kali kebakaran lahan,” kata Plt Kepala BPBD Kota Palangka Raya Surpriyanto.
Menurutnya, dari sejumlah kebakaran lahan itu, paling banyak terjadi di wilayah Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. Selain itu, Kelurahan Kalampangan hingga Jalan Mahir Mahar merupakan wilayah paling rawan kebakaran lahan. Di dua wilayah itu wajib didirikan pos pantau.
”Di Kalampangan sudah didirikan pos pantau oleh komunitas Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). Sementara wilayah lingkar luar seperti di Jalan Mahir Mahar belum ada, sehingga harus segera didirikan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan pos pantau sangat diperlukan untuk mendukung Posko Karhutla Kota Palangka Raya di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal. Dengan adanya pos pantau, tim satgas akan cepat mendapat laporan karhutla.
”Wilayah Palangka Raya ini sangat luas. Semua merupakan lahan gambut. Jadi, rawan terbakar, sehingga perlu pengawasan melalui pos pantau,” tandasnya. (dc/rm-99/ign)
