SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) diminta memprioritaskan warga tak mampu terkait program seragam gratis untuk pelajar SD dan SMP. Kebijakan itu dinilai jadi angin segar dalam dunia pendidikan di Kotim yang akan meringankan beban orang tua/wali murid.

”Biaya seragam sekolah memang banyak dikeluhkan. Bahkan untuk urusan seragam saja ada yang habis sampai Rp 1,5 juta setiap siswa tahun ini,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Abdul Sahid.

Abdul Sahid mendukung penuh rencana pemkab tersebut. Seharusnya, kata dia, sejak awal jauh-jauh hari pemerintah sudah memikirkan pengadaan seragam kepada pelajar SD dan SMP di Kotim. Apalagi anggarannya tidak terlalu besar.

Menurut Sahid, anggaran sektor pendidikan di Kotim selama ini mencapai Rp 300 miliar lebih atau sekitar 26 persen dari APBD. Meski sudah di atas kewajiban alokasi, namun masih kurang.

”Harus membayar gaji pegawai dan Bosda. Jika dikelola dengan baik, saya optimistis anggaran tersebut cukup. Sekarang tinggal pemerintah daerah serius atau tidak melaksanakan rencana tersebut," ucapnya.

Sahid berharap penyediaan seragam gratis tersebut tidak terbatas pada pelajar di sekolah negeri. Sekolah swasta juga harus mendapatkan seragam gratis tersebut. Pembagian seragam gratis hendaknya harus dilakukan secara merata, terutama siswa kurang mampu jangan sampai terlewat.

”Makanya diprioritaskan bagi mereka yang tidak mampu  dulu,  tapi kalau  anggaran mampu menutupi untuk semua berarti tidak masalah,” katanya.

Berdasarkan data, jumlah siswa tidak mampu di Kotim yang belum masuk program Indonesia Pintar sekitar enam ribu murid SD. Sedangkan siswa SMP sebanyak dua ribu orang. Dinas Pendidikan masih melakukan pendataan ulang terkait hal tersebut. (ang/ign)