MANAGED BY:
RABU
18 SEPTEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Senin, 22 Juli 2019 10:25
Gubernur Tegaskan Kalteng Lindungi Hak Masyarakat Lokal
MENGINGATKAN: Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengingatkan semua pihak agar hak masyarakat Dayak diperhatikan sebelum ibu kota pindah ke Kalteng.(YUSHO/RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menegaskan agar hak-hak masyarakat dayak harus dilindungi dan harus diperhatikan. Terlebih apabila dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota.

Sugianto menyebutkan, bahwa masyarakat lokal di provinsi ini tidak khawatir dengan adanya rencana pemindahan ibu kota tersebut. Hanya saja masyarakat menuntut keadilan atas haknya, terutama soal kepastian hukum hak atas tanah.

“Salah satunya program sertifikasi lahan, saya minta program itu diselesaikan agar masyarakat dayak punya kepastian hukum atas tanahnya. Harus diselesaikan sebelum ibu kota pindah,” katanya kemarin.

Saat terjadi pemindahan ibu kota sudah tentu kebutuhan terhadap lahan akan sangat besar. Sehingga apabila masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah dikhawatirkan akan membuat masalah di kemudian hari. Maka dari itu, program sertifikasi tanah ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi sekaligus melindungi hak masyarakat.

“Kebutuhan pembangunan sudah pasti meningkat, tentu tanah dan lahan pasti meningkat juga keperluannya. Jadi agar tanahnya tidak hilang, diambil, maka harus dibuatkan sertifikatnya,” tegas Sugianto.

Selain itu, keadilan di bidang ekonomi juga harus diperhatikan. Gubernur menekankan agar seluruh perkebunan di provinsi ini wajib membangunan plasma 20 persen dari luas areal perkebunan yang dimiliki. Jangan sampai disaat ibu kota sudah pindah, tapi ketimpangan sosial di tengah masyarakat masih tetap terjadi.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menegaskan, ditunjuk atau tidaknya Kalteng menjadi ibu kota negara maka semua permasalahan baik itu yang berkaitan dengan perekonomian dan mengenai hak atas tanah wajib diselesaikan. Sehingga pemindahan ibu kota ini tidak membuat masyarakat lokal terpinggirkan.

“Saya tidak mau masyarakat dayak terpinggirkan. Maka dari itu semua yang berkaitan dengan hak masyarakat harus diperhatikan. Sehingga pemindahan ibu kota ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan,” pungkasnya. (sho/ign)

 

 


BACA JUGA

Selasa, 17 September 2019 11:26

Penindakan Hukum Harus Transparan

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail…

Selasa, 17 September 2019 11:23

Dorong Buka Ruang Oksigen

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong semua…

Selasa, 17 September 2019 11:19

Desak Naikkan Status Bencana

PALANGKA RAYA – Ketua sementara DPRD Kota Palangka Raya Sigit…

Selasa, 17 September 2019 10:59

Tangani Karhutla, Semua Pihak Diminta Bergerak

PALANGKA RAYA – Peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di…

Selasa, 17 September 2019 10:43

Dewan Bantu Petugas BPBD dan Damkar

KUALA KURUN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten…

Selasa, 17 September 2019 10:40

Fokus Peningkatan SDM untuk Hasilkan Usaha Maksimal

KUALA KURUN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi…

Senin, 16 September 2019 16:21

Rumah Terbakar, Satu Terpanggang

KUALA KURUN – Kebakaran hebat terjadi di Kelurahan Tehang, Kecamatan…

Senin, 16 September 2019 15:02

Apresiasi Penanaman Pohon di Kawasan DPRD

KUALA KAPUAS – Ketua sementara DPRD Kabupaten Kapuas Algrin Gasan…

Senin, 16 September 2019 15:01

Diamuk Api, Dua Warung Jadi Arang

BUNTOK – Si jago merah mengamuk di pasar Desa Baru,…

Senin, 16 September 2019 11:19

Komitmen Jaga Budaya Lokal, Fairid Dilantik Jadi Ketua DAD

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin membuka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*