KUALA KAPUAS – Untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari pajak sarang burung walet, Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas mendesak pemkab membentuk tim yustisia.

”Untuk mendorong PAD harus ada tim yustisia yang dibentuk oleh Pemkab Kapuas ini, terutama dari penerimaan pajak dari sarang burung walet," kata Ketua Komisi II Murniwati Roger, Kamis (25/7).

Murni menuturkan, tim yustisia itu bisa melakukan gerakan prohukum sebagai tim yang mengawal perda, sehingga aturan yang telah ditetapkan Pemkab Kapuas terkait PAD sarang burung walet bisa dilaksanakan.

”Seharus didorong sehingga bisa mendongkrak PAD. Dengan tim Yustisia itulah pajak sarang burung walet bisa masuk ke pemkan dan mendongkrak PAD," ujarnya.

Politikus PDIP ini menambahkan, dengan banyaknya sarang burung walet di Kapuas, berpotensi meningkatkan pendapatan, karena selama ini pajak dari sarang burung walet belum dikelola dengan baik.

”Kalau dilihat ada ribuan sarang burung walet, kalau dibuat tim seperti yang disampaikan tentu akan ada pajak dari ribuan sarang burung walet untuk Kapuas. Jadi, akan terus kami dorong," ujarnya.

Dia juga menilai dari kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu ada referensi, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) telah menerapkan aturan untuk mengelola sarang burung walet. ”Tentu nanti jika ada pelanggaran akan disanksi," tegasnya. (der/ign)