PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti pembangunan infrasturkur di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang selalu mendapat keluhan dari masyarakat setempat. Masyarakat mengeluh karena karena lambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. 

Politisi PPP Abdul Hadi menyebutkan, bahwa keluhan itu sering diterima legislatif saat reses ke DAS Barito. DPRD SEMPAT bingung merespon keluhan yang sering disampaikan tersebut.

”Saat melakukan reses ke wilayah itu (DAS Barito, Red) keluhan infrasturktur ini sering kami terima. Karena masyarakat di sana mengeluh dan menilai bahwa pembangunan infrastruktur di wilayahnya lambat,” katanya, Rabu (31/7).

Anggota Komisi C ini menyebutkan, lambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah Barito bukan sepenuhnya salah pemerintah provinsi. Hal ini dikarenakan anggaran yang dimiliki Pemprov Kalteng sendiri relatif kecil apabila dibandingkan dengan luas wilayah, dan harus dibagi ke bidang lainnya.

Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selata, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya itu, hal yang disampaikannya tersebut hanya sebatas menyampaikan sekaligus memperjuangkan aspirasi dan keluhan masyarakat di DAS Barito kepada pemprov.

“Keinginan masyarakat untuk peningkatan infrastruktur di wilayah masing-masing tentu penting untuk diperhatikan pemerintah. Tapi, ya tetap harus dipahami bahwa anggaran Pemprov Kalteng relatif kecil, sehingga perlu ada skala prioritas,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, dia mengharapkan lebih kreatif dan berinovasi dalam meningkatkan anggaran, agar pembangunan infrastruktur di Kalteng, khususnya DAS Barito bisa lebih cepat. Dengan begitu, apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah.

Selain pemerintah, perusahaan besar swasta (PBS), baik perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang banyak di DAS Barito juga harus terlibat aktif dalam membangun infrastruktur. Apalagi  keberadaan PBS memang harus memberikan dampak terhadap pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.

“Jangan hanya berusaha di provinsi ini, tapi tidak memperhatikan kondisi di wilayahnya. Jadi, perusahaan harus ikut dan terlibat membangun infrastruktur,” pungkasnya. (sho/yit)