PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat upaya pencegahan kebaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi ini. Selain melalui satuan tugas (Satgas) yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, upaya pencegahan diperkuat lagi melalui Satgas yang dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri menyebutkan, upaya pencegahan karhutla di provinsi ini menjadi lebih kuat dengan adanya bantuan dari BNPB, baik dari sisi Satgas, sarana dalam hal ini enam unit helikopter water bombing dan satu unit helikopter patroli, serta bantuan anggaran.
“Kita tahu sendiri bahaya kebaharan hutan dan lahan pada 2019 ini lebih berat dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, ini karena kondisi musim kemarau yang lebih kering dan ditambah lagi adanya el nino,” katanya, Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng, Minggu (4/8)
Dengan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media, dirinya yakin upaya pencegahan ini bisa lebih dimaksimalkan, sehingga tidak terjadi kabut asap berkepanjangan di wilayah Kalteng.
“Memang soal (sinergi, Red) yang satu ini sudah sering disampaikan. Karena Kalteng ini luas, tentu untuk memantau semuanya harus melibatkan semua pihak, dan masyarakat pun harus berperan aktif,” ucapnya.
Meski demikian, ada beberapa hal yang ke depannya harus diperhatikan dalam upaya ini. Salah satunya mengenai penganggaran untuk berbagai kegaitan. Pemprov Kalteng mengharapkan kebijakan penganggaran dari BNPB dapat diperbaiki.
Selama ini, Satgas gabungan pencegahan baru akan dibentuk dan aktif jika sudah ada status siaga darurat karhutla, dimana penganggarannya menggunakan dana darurat dalam hal ini Dana Siap Pakai (DSP). Jika memungkinkan, penganggarannya tidak lagi menggunakan DSP, tapi bisa dianggarkan secara fleksibel, misalnya melalui dana kontijensi.
“Sehingga sebelum ada status siaga pun, satgas gabungan karhutla tetap bisa bertugas. Dengan begitu strategi pencegahan bisa dilaksanakan secara maksimal,” katanya.
Dengan skema ini, dirinya yakin penanganan karhutla di seluruh wilayah provinsi ini dapat dilakukan dengan normal, tidak lagi melalui mekanisme penanganan darurat sebagaimana yang selama ini menjadi titik tumpu dan penanganan yang dilakukan.
“Kalau bisa tiap tahun, ada langkah yang lebih baik. Karena kita tidak tahu apa tantangan yang mungkin dihadapi selanjutnya. Maka dari itu, mekanisme yang lebih baik harus dipersiapkan,” pungkasnya. (sho/ign)
