SAMPIT – Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai belum sejahtera sepenuhnya. Hal itu diukur dari masih banyaknya warga yang mendapat upah di bawah standar. Karena itu, Bumi Habaring Hurung saat ini memerlukan pemimpin yang fokus pada kepentingan masyarakat.

Suprianti Rambat, pengusaha yang sukses merambah bisnis properti di Kota Sampit mengatakan, Kotim sangat memerlukan pemimpin yang mampu berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat dari segala aspek. Terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

”Periode selanjutnya kita perlu pemimpin yang bisa lebih menyejahterakan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah,” ujar Suprianti yang akrab disapa Bu Rambat ini.

Menurutnya, kehidupan sebagian besar masyarakat Kotim masih jauh dari sejahtera. Dia kerap menemukan masyarakat menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah dan tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.

”Meskipun Pemkab Kotim menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 2,7 juta di tahun 2019, masih banyak saya temukan  masyarakat yang berpenghasilan di bawah satu juta,” ujarnya.

Suprianti mengungkapkan, pernah menemui masyarakat yang perekonomiannya sangat tidak layak. Warga tersebut bekerja di jasa pencucian baju dengan upah Rp 800 ribu per bulan.

”Bukan hanya satu atau dua orang yang saya temui berpenghasilan di bawah Rp 1 juta, ada banyak. Saya prihatin melihat ini. Bayangkan saja, kalau angsuran rumah per bulan katakanlah Rp 700 ribu, bisa makan apa?” ujarnya.

Menurutnya, penghasilan di bawah Rp 1 juta sangat tidak wajar, karena seseorang memerlukan biaya untuk makan, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya. Pemerintah harusnya tak tinggal diam, karena sumber penghasilan masyarakat yang layak merupakan salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah daerah harus berupaya mengentaskan masyarakat berpenghasilan rendah. Paling tidak kesejahteraan masyarakat bisa terwujud melalui pemberian upah tenaga kerja yang layak sesuai UMK.

”Kalau ada karyawan yang digaji Rp 1,5 saya masih memaklumi, tetapi sampai ada yang digaji di bawah Rp 1 juta, pemerintah harus melakukan razia kepada pemberi kerja, karena saya yakin banyak yang menggaji karyawannya di bawah Rp 1 juta,” tegasnya.

Kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, lanjut Suprianti, harus benar-benar diperhatikan dan diprioritaskan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyejahterakan semua aspek secara menyeluruh, baik kesehatan, pendidikan, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan. Hal itu menjadi tugas pemimpin daerah.

”Kami ingin sosok pemimpin yang bisa menyejahterakan segala-galanya,” ujarnya.

Suprianti mengaku pernah mendapat laporan dari masyarakat karena pelayanan RSUD dr Murjani Sampit dan ketersediaan alat yang minim. Warga ingin pelayanan maksimal, terutama sesuatu yang genting agar segera diprioritaskan. Alat penunjang kesehatan yang masih kurang diharapkan segera dilengkapi.

Terkait pendidikan, Suprianti mengatakan, sering menemukan anak-anak tidak sekolah dan berkeliaran di jalanan. Hal itu disebabkan latar belakang ekonomi dan kesadaran orang tua yang minim. Pemerintah seharusnya tak membiarkan hal itu. ”Kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi setiap masalah ayo bersama-sama  dicari solusinya,” tegasnya.

Berkenaan dengan infrastruktur, Suprianti mengatakan, siapa pun pemimpin daerah akan bisa melanjutkannya. Namun, untuk tetap komitmen menyejahterakan kepentingan rakyat jauh lebih penting.

”Pembangunan Kotim tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan fasilitas kelengkapan pelayanan publik. Pelayanan yang kurang, ayo segera dicari pemecahan solusinya. Kalau pemerintah bisa lakukan pembenahan menyeluruh, saya yakin kesejahteraan masyarakat Kotim akan terwujud,” ujarnya.

Selain mengedepankan kesejahteraan masyarakat, lanjutnya, sosok pemimpin Kotim ke depan diharapkan memiliki kreativitas tinggi serta melahirkan inovasi yang akan membawa dampak perubahan untuk pembangunan Kotim.

”Kita semua tahu Kotim ingin menjadi kota wisata, tetapi jujur saya tak bangga membawa tamu saya ke sini, karena masih banyak objek wisata yang harus dikembangkan. Ayo, siapa pun bupatinya bagaimana caranya terus berinovasi dan jangan pernah malu belajar dari kota-kota maju untuk diterapkan di Kotim,” ujarnya.

Dia menyadari, mengembangkan Kotim menjadi kota wisata memerlukan anggaran besar. Namun, hal itu bukan hambatan, karena jika pemimpin ke depan mau berinovasi dan bisa merangkul semua kalangan, kota wisata yang diidam-idamkan akan terwujud.

”Untuk membuat pembangunan daerah bisa maju, kita tidak harus selalu menggunakan dana APBD tetapi bagaimana pemimpin ke depan merangkul semua kalangan. Termasuk CSR untuk bekerja sama membangun daerah,” ujarnya.

Suprianti menambahkan, kota wisata tak akan pernah terpisah dengan pelaku UMKM, sehingga pemkab harus mendukung penuh semua kegiatan pelaku UMKM. Pelaku usaha tersebut dinilai berperan penting dalam pengembangan kota wisata

Terpisah, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kotim Susilo mengatakan, pemimpin Kotim harus memiliki jiwa loyalitas yang tinggi terhadap masyarakat dari semua kalangan. ”Tidak pandang miskin atau kaya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pemimpin Kotim selanjutnya harus memiliki pemikiran yang terbuka dan menerima segala masukan, serta mengedepankan musyawarah dalam setiap menjalani masalah dalam roda pemerintahan.

”Setiap ada masalah harus diselesaikan dengan kata mufakat, bukan mengorbankan masyarakat hanya untuk kepentingan sesaat, pribadi, maupun golongan tertentu,” tegasnya.

Di samping itu, harus memiliki jiwa satrio muryo, yakni seseorang yang  bisa mengabdikan dirinya dengan totalitas untuk rakyat, bukan untuk keluarga, kerabat, maupun tim suksesnya. Kemudian, bisa memberi contoh dan menempatkan diri serta mampu merangkul semua kalangan tanpa tebang pilih.

Suksesnya seorang pemimpin, lanjut Susilo, bisa terwujud apabila mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan segelintir orang. ”Apa pun yang dilakukan semua adalah dari rakyat untuk rakyat, bukan dari partai untuk partai,” ujarnya.

Susilo melanjutkan, pemimpin juga harus mampu melihat peluang yang mampu dikembangkan. Selain itu, dapat memberikan jaminan aspek hukum yang jelas terhadap investor untuk memberikan ruang gerak penuh dan terikat pada sebuah koridor pemerintahan yang jelas.

”Sumber daya manusia juga penting untuk diperhatikan. Tingkatkan SDM lokal dan usahakan pekerjakan tenaga lokal bukan dari luar daerah,” ujarnya.

Di samping itu, tambahnya, pengembangan infrastruktur yang merata hingga wilayah terpencil menjadi tantangan. Pasalnya, terwujudnya pembangunan yang merata akan berdampak terhadap pembangunan daerah. (hgn/ign)