SAMPIT – Pemilihan kepala daerah tak bisa lepas dari peran pengusaha. Mereka biasanya ikut membantu pasangan calon yang didukung dengan dana segar. Kondisi itu yang disinyalir dimanfaatkan segelintir bakal calon yang kabarnya mulai berburu dukungan sponsor sebagai amunisi untuk mengikuti pesta demokrasi tahun depan.
”Ada seseorang yang katanya mau maju jadi calon bupati Kotim. Dia menghubungi saya, minta difasilitasi bertemu pengusaha. Salah satunya sebagai sponsor atau penyokong dana,” kata seorang politikus senior di Kotim yang meminta namanya tak disebutkan, Jumat (13/12).
Sejauh ini, kata dia, rencana pertemuan dengan pengusaha itu tertunda. Sebab, pengusaha yang dimaksud tidak bersedia ditemui lantaran belum ada penetapan calon. ”Apabila sudah ada penetapan, saya yakin dengan sendirinya sponsor akan merapat. Tapi, kalau masih sebatas bakal calon, pengusaha juga menutup diri,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu bakal calon yang ingin merapat ke pengusaha itu saat ini tengah bersosialisasi di masyarakat. Dia juga merasa tidak yakin bisa dibantu karena sampai saat ini parpol yang menyatakan dukungan atau rekomendasi belum ada.
”Selain itu, menurut kebiasaannya, pengusaha juga tidak mau asal dukung. Mereka juga melihat hasil survei. Dari hasil survei itulah mereka memberi dukungan,” tuturnya.
Pengusaha, kata dia, tidak akan mau membantu figur yang tidak punya potensi menang. ”Ada perhitungannya juga pengusaha mau gabung, karena dana yang dikeluarkan pasti dihitung,” ujar dia.
Sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati Kotim yang bermunculan disinyalir tidak memiliki kekuatan finansial. Bahkan, untuk kegiatan operasional sosialisasi ternyata bergantung kepada sponsor. Hal itu ramai jadi perbincangan masyarakat.
Sekretaris DPD Golkar Kotim Joni Abdi mengakui hal tersebut. Dia sudah mendengar sejumlah bakal calon hanya berharap dana sponsor untuk pertarungan Pilkada 2020 mendatang.
”Itu memang sudah mulai terdengar. Bakal calon mulai lirik sana sini mengharapkan dana dari donatur. Bisa dikatakan nyalon tidak punya modal,” kata Joni Abdi.
Abdi mengatakan, apabila oknum bakal calon hanya mengharap dana pengusaha, bakal terikat pada donatur itu. Bahkan, pemerintahan pun akan diatur donaturnya karena merasa sudah punya jasa besar memenangkan kepala daerah.
”Calon bupati mengharap dana dari sponsor, maka jika dia menang sepanjang menjabat akan terikat dengan sang donatur. Ini jadi ancaman terburuk untuk Kotim ke depannya,” tegasnya.
Menurutnya, untuk menjadi kepala daerah memang perlu biaya besar, sehingga calon menghalalkan segala cara, termasuk mencari sponsor untuk biaya kampanye. ”Tapi, harusnya kalau maju jadi calon bupati setidaknya punya modal dulu untuk kegiatan operasional tim dan lain sebagainya, sehingga tidak mengharapkan bantuan dana dari pihak ketiga,” tandasnya. (ang/ign)
