MANAGED BY:
MINGGU
09 AGUSTUS
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

METROPOLIS

Kamis, 09 Januari 2020 15:42
Parpol Terbukti Terima Imbalan, Calon Terpilih Bisa Dibatalkan
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO,

SAMPIT Setoran sejumlah uang calon kepala daerah kepada partai politik agar diusung dalam pilkada sulit dibuktikan secara hukum. Padahal, apabila terbukti partai menerima uang yang kerap disebut mahar itu, calon terpilih bisa saja dibatalkan mengikuti pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Komisioner Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kotim Salim Basyaib, Rabu (8/1). Dia tak membantah persoalan mahar politik selalu muncul dalam setiap perhelatan pilkada. Namun, dalam praktiknya, isu itu dimainkan secara tersembunyi dan pelaku tak ada yang mau mengaku, sehingga calon bebas melenggang.

”Isu mengenai mahar politik memang sering terjadi setiap memasuki tahun politik. Tetapi, dalam kenyataannya kasus itu sulit diungkap karena dalam permainannya pelaku menjalankannya secara tersembunyi. Kalau pun ada pelaku, tak ada yang mau mengakuinya,” katanya.

Salim menuturkan, Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh melakukan penindakan terkait pelaku mahar. Akan tetapi, apabila ditemukan dugaan dan laporan yang disertai bukti lengkap, kasus itu bisa ditindaklanjuti.

Meski demikian, lanjutnya, adanya laporan serta bukti lengkap tanpa disertai pelapor juga tidak bisa dengan mudah ditindaklanjuti. ”Laporan dan bukti lengkap saja tidak cukup, karena kami bisa melakukan penindakan ketika ada saksi, pelapor, terduga pelaku, detail kronologi kejadian, bukti dokumen foto atau video, dan ketika dipanggil semua yang terkait bisa hadir untuk dimintai keterangan,” jelasnya.

Di sisi lain, kata Salim, apabila pelaku mahar politik itu tertangkap tangan secara langsung, kasusnya bisa segera diproses. Penindakan terkait mahar itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam Pasal 47 ditegaskan, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 08 Agustus 2020 10:04

Setengah Kg Sabu Gagal Masuk Sampit

SAMPIT- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah menggagalkan pengiriman…

Jumat, 07 Agustus 2020 10:16

HKN ke-27 , Pelayanan KB di Kotim Raih Penghargaan

SAMPIT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan,…

Kamis, 06 Agustus 2020 16:27

Sengketa Lahan Pemakaman Kian Panas

SAMPIT – Sengketa antara PT Betang dengan lintas agama terkait…

Kamis, 06 Agustus 2020 10:08

KLK Kalteng Konsolidasi Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

KLK Kalteng Grup yaitu, PT Karya Makmur Abadi, PT Menteng…

Kamis, 06 Agustus 2020 09:58

Pekerjaan Harus Berbuahkan Manfaat untuk Sesama

SAMPIT— Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),…

Selasa, 04 Agustus 2020 14:07

Data 1.236 KPM Tak Jelas

SAMPIT – Penyaluran program bantuan sosial tunai (BST) yang bersumber…

Selasa, 04 Agustus 2020 12:02

Tempuh Jalur Darat dan Sungai, Anak-Anak Motor Sampit Berbagi

SAMPIT- Diinisisasi oleh Bold Riders Sampit ini merupakan bagian dari…

Selasa, 04 Agustus 2020 09:38

Pemkab Kotim Berencana Bantu Pelajar Tak Mampu Telepon Pintar

SAMPIT— Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana akan menganggarkan, pembelian…

Selasa, 04 Agustus 2020 09:31

Hotel Vivo Kembali Buka Cafe and Resto, Ada Diskonnya lohhh..!!

SAMPIT –Hotel Vivo Sampit kembali membuka Cafe and Resto, Senin…

Senin, 03 Agustus 2020 08:46

Minamas Grup Bagikan 19 Ekor Sapi Kurban

SAMPIT— Perusahaan perkebunan kelapa sawit Minamas Group melalui anak usahanya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers