MANAGED BY:
SABTU
29 FEBRUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Sabtu, 25 Januari 2020 15:47
Kantor Desa Kenyala Masih Lumpuh
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO, SAMPIT – Kasus penyegelan terhadap kantor Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, ternyata belum selesai. Sudah sebulan penuh aktivitas pemerintahan di kantor desa itu lumpuh total. Bahkan, mediasi yang dilakukan pihak kecamatan gagal.

”Mereka masih memortal kantor desa, sehingga aktivitas di kantor desa itu memang tidak ada sejak Desember 2019 lalu,” kata Kepala Desa Palangan Sahewan Harianto, Jumat (24/1).

Dia menuturkan, mediasi sempat dilaksanakan Rabu (22/1) lalu di Kecamatan Telawang. Oknum penyegel kantor desa itu awalnya mau berdamai dengan pemerintahan desa. Namun, harus ada syarat yang diajukan. Salah satunya, perangkat desa yang akan mengisi pemerintahan desa harus dari orang yang mereka ajukan.

Dengan demikian, pemerintah desa harus memecat perangkat desa yang sudah mereka angkat melalui tahapan dan seleksi. ”Saya bilang tidak mau. Tidak ada negosiasi namanya kalau begitu. Masa mereka yang mau mengatur pemerintah desa? Ini sudah gak benar. Saya tegas katakan, ini mau sewenang-wenang namanya dengan desa,” kata Sahewan.

Sahewan mengatakan, jika mereka tidak menerima hasil seleksi aparatur desa, tidak bisa secara sepihak membatalkan. ”Harus ada dasar hukum saya kalau aparatur yang saya angkat itu dibatalkan. Tidak bisa sepihak. Mereka yang tidak terima harusnya gunakan jalur-jalur hukum. Bukan seperti ini,” tegas Sahewan.

Dia juga menegaskan, pemerintah desa sudah sepakat bersama BPD Desa Kenyala untuk melaporkan masalah itu ke Polres Kotim secara pidana. Pasalnya, sudah sebulan lebih aktivitas kantor terhenti total. Masyarakat desa dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pelayanan.

”Senin kami laporkan. Supaya ada kepastian hukum dan negara ini adalah negara hukum,” kata Sahewan.

Pemortalan kantor desa tersebut dilakukan sejak Desember lalu. Pemkab Kotim dinilai tidak proaktif menyelesaikan kasus itu. Menurut praktisi hukum Agung Adi Setyono, Pemkab semestinya gesit menyelesaikan masalah tersebut. Hal itu jadi pertaruhan wibawa pemerintah daerah.

”Sebenarnya ini harus camat atau bupati yang turun tangan untuk langsung menyelesaikan. Kalau tidak ada titik temu, bisa lapor ke aparat karena ini bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum,” tegas Agung. (ang/ign)


BACA JUGA

Sabtu, 01 Februari 2020 10:11

Warga Pamalian Desak Selesaikan Jembatan

SAMPIT – Jembatan Desa Pamalian, Kecamatan Kotabesi yang dibangun sejak…

Sabtu, 01 Februari 2020 10:05

Peserta Lomba Free Fire Membeludak, Gamers Masih Punya Kesempatan

SAMPIT – Kompetisi game online Free Fire yang akan digelar…

Jumat, 31 Januari 2020 17:22

Bantah Survei Nasdem, PANTAS Klaim Teratas

SAMPIT – Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kotim…

Jumat, 31 Januari 2020 17:19

Kaca Mobil Dipecah, Rp 249 Juta Raib

SAMPIT – Warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) patut waspada. Pasalnya,…

Jumat, 31 Januari 2020 17:09

Proyek Rumah Sakit Jadi Temuan BPK

SAMPIT – Proyek di lingkungan RSUD dr Murjani Sampit jadi…

Jumat, 31 Januari 2020 11:56

Hikmah Jumat: Jaga Lisan dan Kemaluan!

Bismillah. Jika lisan ini rusak maka akan rusak amal. Jika…

Jumat, 31 Januari 2020 10:10

Cuaca Dingin, Nikmatnya Menyantap Kembang Tahu

SAMPIT–Ingin menikmati kuliner penghangat badan di saat cuaca dingin? Kembang…

Kamis, 30 Januari 2020 17:52

Halikinnor, Rudini, dan Suprianti Kuasai Survei Calon Bupati Kotim

SAMPIT – Persaingan merebut hati rakyat dalam Pilkada Kotim 2020…

Kamis, 30 Januari 2020 16:30

Di Pondok Ini, Ayah Bejat Bunuh Anak Sekaligus Cucunya

PURUK CAHU – Perilaku biadab ayah bejat yang tega menghamili…

Kamis, 30 Januari 2020 14:28

Wajib Kenakan Pakaian Khusus, Hasil Laboratorium Jadi Penentu

Menangani penyakit mematikan yang menggemparkan dunia tak bisa sembarangan. Tenaga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers