PANGKALAN BUN - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mencanangkan gerakan pembangunan zona integritas. Pencanangan zona integritas tersebut dilaksanakan di kantor KPKNL Pangkalan Bun, Jalan Sutan Syahrir, Selasa (4/2).
Kepala KPKNL Pangkalan Bun, Navis Zikra, mengatakan bahwa tujuan pencanangan ini sebagai sarana publikasi atas pernyataan komitmen seluruh jajaran KPKNL Pangkalan Bun terkait peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan kepada stakeholder dan penolakan atas segala bentuk gratifikasi dan korupsi.
“Program ini sekaligus sebagai permintaan dukungan kepada segenap stakeholder KPKNL Pangkalan Bun dalam pembangunan zona integritas menuju kantor berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” katanya.
Kegiatan ini dihadiri Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng, Ferdinan Lengkong, Ombudsman Provinsi Kalteng, Biroum Bernardianto, Kajari Kabupaten Kobar, Kepala BPKAD Kabupaten Kobar, Polres Kobar, dan para Kasatker Instansi vertikal dan Instansi Pemda yang ada di Pangkalan Bun serta Pimpinan Perbankan yang ada di Pangkalan Bun.
Pada kesempatan ini Navis Zikra membeberkan bahwa KPKNL Pangkalan Bun adalah salah satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI yang merupakan pengelola Barang Milik Negara atas 116 Satker yang tersebar di lima Kabupaten, yaitu Kobar, Kotim, Lamandau, Sukamara, Seruyan, dengan total nilai BMN yang dikelola sebesar Rp 10,8 triliun.
“Lelang sebagai salah satu instrument jual beli saat ini semakin modern dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya e-auction, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta sebagai peserta lelang di mana saja dengan gadgetnya, tidak perlu datang ke tempat lelang,” tuturnya.
“Lelang juga sebagai penggerak perekonomian, kaitannya dengan lelang eksekusi Hak Tanggungan di mana dengan lakunya lelang maka uang dari kreditur yang sempat macet dapat kembali lagi dan dapat disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan,” terangnya.
Di samping itu, lanjutnya, lelang KPKNL juga memberikan kontribusi nyata terkait penerimaan negara kaitannya dengan PPh dan Bea Lelang, juga penerimaan daerah kaitannya dengan lelang berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kemudian pelayanan penilaian dilakukan dalam berbagai tujuan, di samping untuk menilai Barang Milik Negara kaitannya untuk mengetahui nilai wajar guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), tujuan lainnya dapat juga dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah baik itu untuk penghapusan asset dengan tindak lanjut lelang maupun ke depan dapat juga untuk membantu Pemda guna menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Untuk wilayah KPKNL Pangkalan Bun, berkas piutang negara yang dilakukan pengurusannya berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, juga dari BPJS Ketenagakerjaan.
Terbanyak penyerahan adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan tertagihnya piutang BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk menjamin hak-hak para tenaga kerja kaitannya dengan jaminan kecelakaan kerja, dan lain-lain.
Sementara itu, Kepala DJKN Kalselteng, Ferdinan Lengkong menegaskan, ini sejarah bagi KPKNL Pangkalan Bun ikut serta dalam pencanangan zona integritas. Namun ia juga mengingatkan bahwa pencanangan ini bukan hanya sekedar misi kontes, ia meminta agar berlangsung secara kontinyu.
“Acara ini merupakan momentum bagi KPKNL Pangkalan Bun dalam rangka membangun komitmen dan membangkitkan semangat antikorupsi dan nilai integritas di dalam lingkungan kerja,” pungkasnya.(sam/sla)
