PROKAL.CO, PANGKALAN BUN – Jamban apung yang berada di Sungai Arut kawasan Kelurahan Raja mulai dibongkar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotawaringin Barat, Selasa (11/2). Pembongkaran jamban tersebut merupakan tindaklanjut realisasi program nol jamban di tepi Sungai Arut yang dicanangkan Pemkab Kobar dengan target penyelesaian akhir 2020.

Menurut Lurah Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Rangga Lesmana, pembongkaran jamban perdana tersebut sekaligus sebagai komitmen dari kelurahan untuk mewujudkan program nol jamban yang dicanangkan Bupati.

Sejauh ini, dari 26 jamban yang berada di wilayah administratif Kelurahan Raja hanya tersisa 16 jamban yang belum dibongkar. Rencananya jamban yang belum dibongkar tersebut akan dikerjakan secara bertahap, sembari mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi buang air besar di sungai.

"Pemerintah Kelurahan Raja berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan merubah kebiasaan masyarakat di bantaran sungai, sehingga nantinya saat pembongkaran tidak ada kendala yang dihadapi," ujarnya, Selasa (11/2).

Menurutnya sebagai solusi, melalui program seribu jamban, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan bantuan pembuatan jamban (WC) di rumah tangga yang belum memiliki.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kobar Rizky Aditya menyampaikan bahwa pada prinsipnya DPRD Kobar mendukung program pemerintah daerah untuk melakukan penataan bantaran Sungai Arut.

Salah satunya adalah dengan program nol jamban, dan program bantuan seribu jamban kepada masyarakat, baik yang berada di bantaran sungai maupun yang berada di permukiman di darat yang belum memiliki fasilitas MCK di rumahnya.

"Kita sangat apresiasi program kepala daerah dengan sterilisasi jamban di tepi sungai, sehingga penataan kawasan bantaran akan semakin baik terutama untuk menunjang pariwisata sungai," pungkasnya.

Untuk diketahui melalui program bantuan seribu jamban, nantinya akan dibagi untuk sejumalh wilayah, untuk warga bantaran Sungai Arut dialokasikan 300 unit, sementara untuk warga yang berada di darat sejumlah 700 unit. (tyo/sla)