SAMPIT – Permasalahan parkir di Kota Sampit seolah tidak pernah ada habisnya. Pungutan juru parkir yang melebihi ketentuan masih jadi momok bagi masyarakat kota itu. Masalah itu kembali menjadi polemik.
”Saya bingung permasalahan ini mengapa tidak ada tindak tegas dari pemerintah. Awalnya saya tidak merasa keberatan dengan biaya parkir sepeda motor Rp 2.000, tapi lama-lama jengkel juga. Padahal, sesuai ketentuan cuma Rp 1.000,” kata Ningsih, warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Rabu (9/3).
Ningsih menuturkan, ia hendak melihat langsung detik-detik gerhana matahari di Kompleks Ikon Jelawat bersama masyarakat lainnya. Dia pun memarkir kendaraannya di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit. ”Di sekitar Ikon Kota tidak boleh parkir dan diarahkan ke lokasi sekitarnya,” katanya. Ningsih terpaksa mengeluarkan uang Rp 2.000 ribu untuk membayar jasa parkir.
Zain, warga lainnya, turut menyayangkan hal tersebut dibiarkan berlarut-larut. Meski iuran itu nanti akan disetorkan ke kas daerah, dia mempertanyakan apakah semuanya akan disetor.
”Warga setor kepada juru parkir untuk jasa parkir itu akan disetorkan kepada daerah melalui pengelola. Namun, ketentuannya hanya Rp 1.000. Yang jadi pertanyaan warga, apakah Rp 2.000 itu semuanya akan masuk ke kas daerah atau tidak,” kata Zain.
---------- SPLIT TEXT ----------
Beberapa waktu lalu, pemkab telah mengingatkan para pengelola dan juru parkir. Selain itu, Polsek juga turun tangan mengamankan sejumlah jukir agar tak memungut melebihi ketentuan. Akan tetapi, hal tersebut tak mempan.
Biasanya, juru parkir selalu beralibi karena warga sendiri yang mengasih Rp 2.000. Akan tetapi, pada praktiknya, sebagian juru parkir tak memberikan uang kembali saat diberi uang Rp 2.000 dan tak pernah menyerahkan karcis saat transaksi.
Warga berharap pemerintah tidak tutup mata, terutama dinas terkait agar menertibkan juru parkir yang nakal dengan meminta jasa parkir di luar ketentuan. Sejumlah warga menilai, permasalahan parkir hanya hangat sesaat. Setelah menjadi sorotan di media, instasi terkait hanya turun turun ke lapangan sekadar formalitas.
”Mana ada tindakan, percuma kami mengeluh tidak didengar juga. Katanya akan menindak mereka yang nakal, tapi sampai saat ini mereka tetap saja,” kata Zain. (oes/ign)
