SAMPIT – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Ary Dewar mendukung opsi penundaan pemilihan kepala daerah. Dia berkeyakinan pelaksanaan pilkada tidak akan dilaksanakan tahun ini, mengingat wabah virus korona baru (Covid-19) yang tengah mendera bangsa.

”Saya cenderung lebih mendukung agar pilkada ditunda, karena tidak mungkin lagi saya lihat pelaksanaanya tahun ini, mengingat negara tengah fokus menangani wabah virus,” kata Ary Dewar, kemarin (29/3).

Ary menuturkan, penundaan pilkada hingga tahun 2022 memang wajar. Apalagi fraksi di DPR RI sudah sepakat agar pilkada serentak ditunda. ”Kami juga mendukung agar ada perpu penundaan pilkada. Ini karena tidak mungkin kita mengorbankan keselamatan masyarakat dan bersikeras pilkada tetap pada jadwalnya,” tegas Ary Dewar.

Mengenai calon yang akan diusung Gerindra, Suprianti Rambat, Ary mengaku tak masalah meski sudah terlanjur sosialisasi. Justru penundaan lebih bagus, sehingga waktu sosialisasi lebih panjang. Justru kalau tetap dilaksanakan tahun ini, dia ragu mengizinkan calon dari Gerindra untuk gencar sosialisasi.

”Saya lebih malu kepada publik, sosialisasi kepada warga hanya untuk kepentingan politik di tengah kondisi wabah seperti sekarang. Tapi, kalau ditunda ke 2022, kami punya waktu panjang. Sekarang fokus menghadapi wabah ini saja dulu,” ujarnya.

Sementara itu, bakal calon lainnya, Jhon Krisli mendukung penundaan pilkada ditunda. Bahkan, dia berharap pemerintah segera menerbitkan perpu penundaan. ”Semua elemen  sedang fokus untuk urusan penanganan pandemi ini, sehingga pilkada tepatnya ditunda dulu pelaksanaannya supaya anggaran dan lainnya bisa dialihkan untuk penanganan wabah ini,” ujar Jhon Krisli.

Di sisi lain, lanjut Jhon, bagi bakal calon yang telah memasang dan memesan alat peraga untuk sosialisasi, justru hal itu membuat resah. Apalagi ada bakal calon yang sudah menggelontorkan dana begitu besar untuk urusan logistik tersebut.

”Pasti ada yang resah dengan rencana penundaan ini. Tetapi saya harap kita berpikirnya rasional saja. Penundaan ini sifatnya untuk kepentingan umat manusia. Antara hidup dan mati ini urusannya,” tegas Jhon.

Menurutnya, percuma pilkada tetap dilaksanakan meski wabah berakhir tahun ini. Pasalnya, pemerintah perlu melakukan rehabilitasi kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang terdampak wabah.

”Yang pasti sekarang kita fokus hadapi wabah ini. Urusan politik nanti saja, karena nyawa manusia lebih berharga dari apa pun,” tandasnya. (ang/ign)