SAMPIT – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Dadang Siswanto mempertanyakan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur. Politikus PAN ini menilai dinsos tidak bisa memberikan data yang valid calon penerima bantuan sosial. Kondisi ini memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat sehingga rawan terjadi konflik.
”Jujur saya akui Dinsos Kabupaten Kotim sangat mengecewakan. Amburadul data penerima bantuan,” kata Dadang, Jumat (16/5).
Menurutnya, dinsos wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait mekanisme pendataan warga penerima bansos. Padahal Ketua RT/RW sudah melaksanakan pendataan sesuai dengan permintaan pemerintah. Saat ini sasaran dari emosi warga selalu mengarah kepada ketua RT yang melakukan pendataan.
“Persoalannya sampai saat ini tak ada kejelasan atas data yang telah diserahkan RT. Dinsos juga cenderung pasif di saat publik menunggu pernyataan dinsos itu sendiri. Akibatnya masyarakat resah,” kata Dadang.
Maka dari itu dia mendesak Bupati Kotim Supian Hadi untuk mengevaluasi kinerja jajaran Dinsos Kotim. Di saat masyarakat mengalami masalah sosial, selayaknya dinsos bekerja cepat dan tanggap.
”Bupati kami minta evaluasi itu kepala dinasnya. Tugas dinsos itu berat, jadi tidak bisa kita toleransi dan main-main dengan pejabat yang memegang pimpinan di situ. Parahnya lagi kalau diundang DPRD rapat, kepala dinasnya tidak pernah datang. Kalaupun datang, ketika pembahasan anggaran saja,” kata Dadang.
Menurut Dadang, setiap dirinya bertemu dengan warga, yang dibahas selalu bantuan sosial. Masyarakat sudah menyerahkan KTP kepada RT. Namun sampai sekarang tidak jelas tanda-tanda hadirnya bantuan.
Akibat lemahnya data penerima bansos, terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Disinyalir data yang dipakai dinsos pun tidak jelas. Karena penerimanya ada yang sudah meninggal dunia hingga orang dengan ekonomi mampu. Sementara ada sejumlah orang miskin justru tak dapat bantuan.
”Yang kasihan ini RT mereka yang mendata kemarin. Data itu justru tidak ada kejelasan, padahal itu terbaru,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Kotim SP Lumban Gaul. Banyak masyarakat miskin di Kecamatan MB Ketapang yang tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, baik itu dari pusat, provinsi, maupun kabupaten.
Ia juga mencatat, pemerintah desa menyampaikan hal yang sama terkait bantuan sosial berupa sembako atau uang tunai. Sampai saat ini belum diterima oleh masyarakat. Sementara pemerintah desa juga nampak kesulitan untuk menunjukan terkait data-data calon pemerima bantuan baik dari program PKH, BST atau BNPT.
"Aparatur desa mengaku tidak dilibatkan tentang pendataan warganya oleh pihak dinas sosial. Mereka juga tidak pernah dilibatkan dalam survei daftar nama calon penerima bansos dari pemerintah," jelas politikus Demokrat ini.
Hal ini sering menjadi bahan komplain warga kepada pemerintah desa di kala warga yang memiliki ekonomi yang bagus, bahkan ada yang punya gedung walet, masuk ke dalam daftar penerima bansos.
"Mirisnya lagi ada beberapa warga yang sudah meninggal namun tetap masuk dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah, bahkan ada juga yang double mendapat bantuan, dimana dalam satu keluarga masuk suami dan istri dapat bantuan," jelas dia
Dijelaskan Lumban, pihaknya bersama anggota DPRD dapil I mencoba menelusuri lebih jauh terkait semerawutnya data penerima bantuan sosial dari pemerintah tersebut. Terungkap bahwa data yang digunakan justru data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015.
"Saya tidak habis pikir bagaimana kacaunya daerah kita dalam sistem survei dan pendataan masyarakat miskin ini. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu banyak yang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah," kata Lumban.
Sementara itu, Sekda Kotim Halikinnor menyebutkan, Kotawaringin Timur mendapatkan kuota 11.189 kepala keluarga penerima bantuan sosial. Bantuan langsung tunai (BLT) berupa bantuan uang tunai Rp 600.000 setiap kepala keluarga dalam rangka pencegahan Covid-19 selama tiga bulan, terhitung April, Mei, dan Juni 2020.
Total penerima BLT yang mulai disalurkan saat ini sebanyak 9.190 kepala keluarga, terdiri dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial sebanyak 6.774 kepala keluarga, dan non-DTKS atau usulan pemerintah daerah sebanyak 2.416 kepala keluarga.
Penyalurannya dibagi menjadi dua, yakni melalui BRI dan BNI sebanyak 788 kepala keluarga, sisanya disalurkan melalui Kantor Pos sebanyak 8.492 kepala keluarga.
Halikinnor berterima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan untuk masyarakat. Diakuinya, dampak pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat tidak bisa bekerja maksimal, bahkan ada yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK.
"Saya minta penyalurannya dilakukan dengan baik agar tidak sampai ada kendala. Kita semua berdoa semoga Covid-19 ini segera berlalu," harap Halikinnor. (ang/yit)
