PALANGKA RAYA – Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah gagal meredam meluasnya pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari tingginya angka penularan di sejumlah wilayah. Rendahnya disiplin masyarakat jadi bencana. Karena itu, perlu ketegasan pemerintah daerah agar penularan bisa dikendalikan.
Berdasarkan laporan dan informasi yang diterima Radar Sampit jelang Lebaran hingga Selasa (26/5), penumpukan manusia terjadi hampir di semua daerah di sejumlah pusat perbelanjaan. Protokol kesehatan terabaikan. Warga seolah lupa pada ganasnya virus mematikan tersebut.
Dari data yang dirilis Gugus Tugas Covid-19 Kalteng, total kasus Covid-19 sebanyak 321 kasus. Tiga daerah menempati urutan teratas dengan tingkat penularan sangat tinggi, yakni Kota Palangka Raya 88 kasus, Kabupaten Kapuas 70 kasus, dan Murung Raya dengan 44 kasus. Ironisnya, penambahan kasus di Palangka Raya terjadi ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.
Di Kabupaten Kapuas, juga terjadi ledakan kasus dalam sepekan terakhir, terutama jelang Lebaran. Selain itu, tingkat kematian di wilayah itu juga paling tinggi dengan 11 pasien Covid-19 yang meninggal. Berdasarkan data tersebut, ketegasan pemerintah kabupaten/kota untuk mendisiplinkan warga sangat diperlukan agar wabah tak terus meluas.
Selain itu, kebijakan strategis yang berpihak pada rakyat serta koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat terkait penanganan sangat diperlukan, mengingat wabah tersebut tak bisa ditangani secara mandiri oleh kabupaten/kota.
Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, bertambahnya kasus positif Covid-19 di Palangka Raya terjadi sebelum PSBB diberlakukan. Selain itu, disebabkan adanya potensi kontak erat pasien positif dengan orang dekat, seperti orang tua, keluarga, dan kerabat dekat.
”Hanya saja, kalau secara umum, disiplin masyarakat mengikuti PSBB itu yang agak susah. Namun, ini juga jadi kendala karena bisa saja sebagian besar masyarakat menghasilkan pendapatan dari kerja harian,” ujarnya.
Menurut Suyuti, hal tersebut yang menyebabkan kasus positif Covid-19 di Palangka Raya tetap naik meski pada masa PSBB. Meski demikian, PSBB tak bisa sepenuhnya dianggap gagal, karena bertambahnya kasus positif disebabkan banyak faktor.
”Yang bekerja harian ini kan serba sulit. Bagaimana mau tetap di rumah kalau penghasilannya didapat dengan kerja harian. Jadi ini yang sebetulnya merupakan persoalan yang harus diperhatikan juga,” ujarnya.
Sementara itu, penerapan PSBB di Palangka Raya yang berakhir 24 Mei lalu, menghabiskan anggaran sebesar Rp 14 miliar. Anggaran itu digunakan untuk operasional Tim Gugus Tugas, baik untuk penyemprotan, sosialisasi, penanganan keamanan, dan penanganan jaringan sosial sebelum dan sesudah PSBB. Anggaran tersebut berasal dari dana penanganan Covid-19 yang totalnya Rp 92 miliar lebih.
Pemkot Palangka Raya masih memiliki sisa anggaran PSBB sekitar Rp 52 miliar lebih, yang selanjutnya juga akan digunakan untuk penanganan Covid-19. Pengawasan dan pengetatan arus keluar masuk wilayah kota tetap diberlakukan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya Absiah mengatakan, pengelolaan anggaran diserahkan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Palangka Raya. Anggaran tersisa akan dialokasikan untuk pengadaan alat tes Covid-19, peningkatan fasilitas RSUD Kota, peningkatan sejumlah posko, dan penanganan limbah alat pelindung diri (APD) petugas.
”Semua anggaran disampaikan secara transparan dan menjadi keputusan pengelola anggaran dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya. Saya menekankan, tidak ada dana khusus PSBB, yang ada penanganan Covid-19,” tegasnya.
Masyarakat Abai
Di Kabupaten Kapuas, Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kapuas Panahatan Sinaga mengatakan, penambahan kasus yang cukup tajam dalam sepekan terakhir di wilayah itu disebabkan banyaknya masyarakat mengabaikan imbauan pemerintah yang mewajibkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
”Untuk terkonfirmasi banyaknya pasien yang positif terhadap di Gang Abadi, yaitu 18 orang. Sebanyak 13 orang dilakukan karantina di sebuah rumah Jalan Pemuda Km 5,5 dan Senin (25/5) lalu, dilakukan penjemputan terhadap para pasien," tutur Sinaga, Selasa (26/5).
Sementara itu, ada lima orang dari Gang Abdi mendapatkan pengawasan ketat oleh tim gugus tugas dan belum bisa dipindahkan ke perumahan tempat karantina karena belum memiliki tempat untuk bayi dan orang disabilitas. Lima orang tersebut tersebut terdiri dua keluarga yang ada bayinya.
”Dari lima orang ini dua keluarga terdiri dari ibu dan bapak yang masih memiliki bayi berusia 1 bulan dan 8 bulan, anak usia 13 tahun, serta usia lanjut. Jadi, kami belum bisa memindahkan. Untuk sementara akan diawasi ketat pihak kesesehatan," jelasnya.
Pria yang juga menjabat Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas ini menjelaskan, selain melakukan pengawasan, pihaknya akan mendirikan posko terpadu di depan Gang Abdi untuk memantau aktivitas di kawasan tersebut.
”Akan kami lakukan rapid test untuk masyarakat di gang abdi nantinya sesuai permintaan masyarakat, sehingga bisa memutus mata rantai Covid-19 ini,” katanya.
Selain rapid test, pihaknya juga akan menyiapkan ratusan kantong jenazah dan puluhan peti mati. Hal itu sebagai respons dari tingginya angka kematian pasien Covid-19 di wilayah tersebut. ”Untuk kantong jenazah telah kami siapkan 100 kantong dan 30 peti jenazah," ucapnya.
Lebih lanjut Sinaga mengatakan, Pemkab Kapuas akan mengajukan permohonan PSBB kepada Gubernur Kalteng yang akan diteruskan ke Kementerian Kesehatan. Usulan yang resmi diajukan kemarin itu dilakukan melalui kajian lengkap, baik dari sisi perekonomian, keamanan, budaya, dan lainnya.
”Jadi, nanti kelonggaran dan kenyamanan masyarakat akan terbatas. Nanti akan diundang semua tokoh agama dan masyarakat, agar kegiatan ini bisa berjalan aman dan lancar," tandasnya. (sho/daq/der/ign)
