SAMPIT - Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Abadi mendorong pemerintah daerah dan penegak hukum mengantisipasi sejak dini ancaman bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sering terjadi di musim kemarau.

Dia juga menegaskan jika perusahaan besar swasta (PBS) yang memiliki lahan tidak dikelola dengan baik, maka lebih baik lahan tersebut diambil alih dan izinnya dicabut.

“Khusus areal yang katanya ada izin perkebunan tapi tidak dikelola dan dijaga, maka lebih baik pemerintah daerah mengevaluasi untuk mencabut izinnya. Dari pada kita berjibaku urusan Karhutla di lahan kosong milik PBS tersebut,” kata dia.

Dia mengapresiasi penanganan Karhutla yang dilakukan pemerintah daerah dari tahun ke tahun semakin baik. Namun, dia berharap upaya yang dilakukan tidak hanya pada penanganan ketika terjadi kebakaran lahan, tetapi memaksimalkan upaya pencegahan agar tidak sampai terjadi.

"Saya sependapat dengan Kapolres Kotim bahwa kita harus optimistis bahwa Karhutla ini bisa dicegah dan diminimalisir. Kita jangan pasrah seakan Karhutla pasti selalu terjadi saat kemarau," kata Abadi.

Menurut Abadi, Karhutla memang selalu mengancam saat kemarau. Hal itu tidak terlepas dari kondisi yang sebagian terdiri dari lahan gambut sehingga sangat mudah terbakar jika dalam kondisi kering. Selain itu juga banyak lahan tidur tidak dimanfaatkan.

“Bagi pemilik lahan tidur hendaknya mereka segara disurati untuk menjaga lahan mereka tersebut. Karena lahan tidur ini biasnaya yang rawan jadi tempat Karhutla,”kata Abadi. (ang/fm)