SAMPIT – Kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk pelaksanaan Pilkada Kotim diperkirakan mencapai 11 ribu unit. Di sisi lain, penyelenggaraan pilkada yang dijadwalkan pada 9 Desember mendatang bakal penuh risiko di tengah ancaman penyebaran Covid-19. Hal itu terungkap dari paparan Kepala Dinas Kesehatan Kotim Faisal Novendra Cahyanto dalam rapat bersama Komisi I DPRD Kotim.
”Untuk keperluan APD diperkirakan sekitar 11 ribu. Mengenai APD level 1 atau level 2, menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” kata Faisal.
Menurutnya, stok APD yang tersedia di Gugus Tugas Covid-19 Kotim tidak akan mencukupi. Bahkan, untuk petugas medis saja hanya mampu bertahan hingga Desember. Artinya, Pemkab Kotim harus mengeluarkan biaya untuk pengadaannya. Anggarannya diperkirakan sekitar Rp 2,2 miliar. Belum lagi biaya rapid test untuk petugas pemilihan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
”Kita harus menyediakan juga rapid test sesuai arahan pemerintah pusat. Kami simulasikan Rp 2,2 miliar kalau dibebankan ke APBD Kotim. Kami masih ada masker nonmedis 35 ribu. Yang agak berat ini rapid test,” kata Faisal.
Menurutnya, akan ada persoalan pelaksanaan pemilu kali ini ketika salah satu penyelenggara dalam hasil rapid test maupun swab dinyatakan positif. Petugas yang terinfeksi wajib diisolasi.
”Seandainya di salah satu dari 900-an TPS itu reaktif dan hasilnya positif, secara protokol kesehatan, petugas lainnya yang juga rekan kerjanya wajib diisolasi. Kalau terjadi hal demikian, apakah bisa diganti atau tidak?” kata Faisal.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotim Poraktina mengatakan, alokasi anggaran untuk Pilkada Kotim sudah tersusun dengan baik. Dana itu di antaranya untuk KPU Kotim pada tahun anggaran 2019 dialokasikan Rp 265 juta dan tahun ini Rp 35 miliar. Sudah terealisasi tahun ini sekitar 40 persen atau Rp 14 miliar.
Kemudian, untuk Bawaslu Kotim tahun anggaran 2019 kecipratan Rp 274 juta, sementara tahun ini Rp 9 miliar sudah terealisasi Rp 3 miliar. Untuk Polres Kotim tahun 2020 dialokasikan Rp 4,25 miliar dan sudah terealisasi Rp 325 juta. Kemudian, Kodim1015 Sampit dialokasikan Rp 1 miliar namun belum terealisasi, Denpom Rp 251 juta juga belum terealisasi, dan Satpol PP Kotim untuk honor Linmas berjumlah 1.110 dengan jumlah Rp 600 juta.
Poraktina juga mengakui kondisi keuangan daerah tengah kesulitan. Bahkan, untuk pengadaan APD pihaknya sudah bersurat ke pemerintah pusat agar dibiayai. Namun, oleh pemerintah pusat justru dikembalikan ke pemerintah daerah. Akhirnya Pemkab Kotim meminta bantuan kepada gugus tugas. Pasalnya, di gugus tugas masih tersedia anggaran untuk pengadaan APD.
Sejauh ini, kata dia, dana di gugus tugas yang sebelumnya diposkan dalam belanja tidak langsung sebesar Rp 32 miliar, terealisasi masih Rp 22 miliar. ”Untuk APD, kemampuan keuangan daerah kita memang tidak ada. Kami sudah bermohon ke pemerintah pusat, tapi pusat instruksikan ke APBD. Akhirnya kami bermohon kepada gugus tugas untuk APD pemilu ini,” katanya. (ang/ign)
