PALANGKA RAYA - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalteng meradang atas ulah pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 13 miliar untuk pembelian mobil dinas (Mobdin) 35 anggota DPRD tidak disetujui.
Anggaran Rp 13 M untuk membeli mobil Inova tersebut mendapat tanda bintang dari pihak Pemprov Kalteng, yang artinya diblokir Pemprov Kalteng.
Atas pemblokiran anggaran pembelian mobil tersebut, 35 anggota dewan gigit jari. Mereka gagal mendapatkan mobil Innova. Padahal, anggaran pengadaan tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas anggota dewan yang terhormat tersebut mudah dan tidak lagi menyewa mobil saat reses maupun kunjungan kerja.
Kekecewaan sejumlah anggota DPRD Kalteng tersebut diungkapkan oleh Ketua DPW PKB Kalteng yang juga angota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, H Asera.
"Ini bukan untuk kepentingan pribadi, kenapa harus dipersulit? Di kabupaten/kota saja sudah bisa! Kenapa di DPRD Provinsi tidak bisa, ada apa?," tegas H Asera, Sabtu (2/4).
---------- SPLIT TEXT ----------
H Asera mengatakan, pengadaan 35 unit mobil inova tersebut diperuntukan untuk anggota dewan. Sementara unsur pimpinan, seperti ketua dan wakil ketua telah mendapat jatah mobil dinas. Begitu juga dengan ketua Komisi dan Ketua Badan yang ada di dewan, baik Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
"Anggaran itu hanya Rp 13 M untuk mobil operasional 35 anggoda dewan diluar unsur pimpinan. Rp 13 M itu untuk membeli mobil jenis Inova," tukasnya.
Wakil Ketua Komisi B ini menegaskan, agar SKPD berpikir cerdas dan tidak mempersulit. Bahkan, Asera menyarakan agar pihak eksekutif tidak lagi meminta pendapat DPRD.
"Kalau agaran yang kami usulan itu selalu dibintangi. Saya tegaskan, tidak perlu lagi pihak Pemerintah Provinsi minta pendapat dengan kami. Yang membintangi ini adalah pihak SKPD di provinsi, tapi kita tidak perlu sebutkan dinasnya," ucapnya.
Diblokirnya naggaran pembelian mobil dinas dewan tersebut membuat Asera dan anggota lainnya meradang. Bahkan, Asera mengacap tidak akan menyetujui anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif.
"Nah, saya ini juga masuk dalam panitia anggaran atau badan anggaran. Jangan salahkan kami, kalau ada anggaran SKPD yang kami lingkari," tegasnya. (arj/vin)
