PALANGKA RAYA – Berbagai langkah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal pemulihan perekonomian masyarakat. Pemerintah tidak memungkiri pandemi Covid-19  memberi dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan sosial.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya, sampai dengan bulan April 2020 lalu, tercatat sebanyak 1.877 orang tenaga kerja di Palangka Raya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

 “Pandemi Covid-19 memberi dampak yang cukup signifikan. Banyak bidang usaha yang terpuruk, begitu pun tenaga kerja ikut terdampak akibat adanya PHK dan dirumahkan oleh pihak yang mempekerjakan. Maka itu, P{emko terus bergerak menekan dampak, n pemerintah tak tinggal diam,” kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat ditanya tentang dampak pandemi bagi kota dan masyarakat Palangka Raya.

Kata Fairid, kondisi penurunan perekonomian secara global otomatis dirasakan pergerakannya  di kota Palangka Raya. Atas hal itu, strategi dan upaya dalam pemulihan ekonomi terus dilakukan Pemko, tidak hanya dalam berbagai bidang usaha ekonomi, namun juga bagi tenaga kerja yang selama beberapa bulan terakhir terdampak pandemi Covid-19.

 "Pemerintah terus bergerak. Maka itu, pemulihan ekonomi kini jadi fokus utama, selain penanganan Covid-19. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sektor usaha masyarakat maupun kemandirian tenaga kerja harus didorong bangkit. Kita harus optimistis  roda perekonomian kembali berputar," katanya.

 Fairid menambahkan, seiring upaya memulihkan ekonomi maupun memulihkan kondisi sumber daya manusia (SDM), maka semua pihak tetap memperhatikan, mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19, sebagai syarat menuju new normal.

“Intinya kami akan terus memberikan perhatian kepada masyarakat. Dukung kebijakan pemerintah, terapkan protokol kesehatan dan bersama-sama komitmen memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (daq/fm)