PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mendorong adanya upaya strategis dari semua pihak untuk menjaga keberlangsungan kualitas sumber daya air dan perikanan yang dinilai memiliki potensi besar, baik untuk daerah dan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriantun mengatakan, saat ini produksi perikanan perairan umum mampu mencapai 46 ribu ton, produksi perikanan budidaya 70 ribu ton, dan perikanan luat mencapai 60 ribu ton.

“Nilai tersebut apabila dibandingkan dengan potensi luas perairan daratan, seperti sungai, rawa, danau yang ada di Kalteng, tentunya masih dapat ditingkatkan berkali-kali lipat lagi,” katanya saat sosialisasi reformasi birokrasi Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), Selasa (20/10).

Besarnya potensi tersebut tentunya ada tantangan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya maraknya aktivitas pertambangan rakyat dan perusahaan besar baik tambang maupun sawit di daerah hulu sungai, yang bisa saja mengakibatkan pengaruh terhadap kualitas ikan di masa mendatang.

“Tentu ini menjadi perhatian bersama, bagaimana kedepan potensi perikana ini dapat terus dijaga supaya hasilnya terus memberi dampak besar untuk masyarakat dan daerah,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, pemerintah provinsi mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk mengawal hal ini, khususnya dalam mengenai kebijakan untuk menjaga kualitas mutu dan keamanan hasil perikanan yang ada di Kalteng.

“Pemerintah provinsi telah melakukan upaya pengelolaan sumber daya perikanan ini. Salah satunya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi agar memudahkan investor, nelayan dan pelaku usaha perikanan,” pungkasnya. (sho/fm)