MANAGED BY:
RABU
20 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

METROPOLIS

Sabtu, 09 Januari 2021 16:16
Dakwaan Jaksa Dinilai Tidak Jelas.
JALANI SIDANG: Terdakwa kasus lingkungan Abdul Fattah saat menjalani sidang, Jumat (8/1).(RADO/RADAR SAMPIt)

PROKAL.CO,

SAMPIT – Terdakwa kasus penggarapan lahan di kawasan hutan M Abdul Fatah melalui kuasa hukumnya Rendha Ardiansyah menilai, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seruyan tak jelas. Dia menganggap uraian perbuatan itu tidak termuat dalam surat dakwaan.

Rendha menuturkan, dalam nota keberatan menyebutkan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun. ”Menurut hemat kami, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama mengingat dalam surat dakwaan tersebut terdapat kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan," katanya, Jumat (8/1).

Rendha menjabatkan, terdakwa telah menggarap lahan seluas 12,3 hektar, yang 12 hektare di antaranya digunakan untuk usaha perkebunan sawit. Terdakwa membuka perkebunan sawit tersebut dinilai tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dia menjelaskan, M Abdul Fatah membeli sebidang tanah itu pada 2018 dan telah digarap sejak 1982 oleh pemilik sebelumnya.

Tanah milik terdakwa juga telah didaftarkan melalui Kepala Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, mengikuti program prioritas nasional, yaitu program tanah reforma agraria sebagaimana surat permohonan alokasi program inventarisasi verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Tanah tersebut masuk dalam tahapan verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi oleh Bupati Seruyan.

Lebih lanjut Rendha mengatakan, sebelum dibeli terdakwa, lahan itu telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Surat dakwaan juga dianggap kabur, di mana syarat formal harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa dan surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum serta secara materiil harus memuat, menyebutkan waktu tempat dilakukan. Selain itu, harus disusun secara cermat jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 02 Desember 2020 20:09

Cara Jitu dari Ernest Prakasa Promosikan Film Via Offline dan Media Sosial

  Rangkaian kegiatan Cerita Sinema Workshop persembahan Samsung Galaxy Movie…

Rabu, 02 Desember 2020 19:29

Tiga Hal Ini Jadi Perhatian Presiden Jokowi dalam Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan…

Rabu, 02 Desember 2020 14:51

Parimus Berharap Pilkada Berjalan Jalan Lancar

SAMPIT-Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Parimus berharap…

Rabu, 02 Desember 2020 12:35

PLN Dukung Program Pencegahan Stunting

PALANGKA RAYA – Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, PT…

Rabu, 02 Desember 2020 08:03

PBS Diminta Lakukan Perbaikan Jalan di Pedalaman

SAMPIT— Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi minta, kepada perusahaan…

Selasa, 01 Desember 2020 09:45

Asisten I Setda Kotim Pensiun

SAMPIT— Pada Senin (30/11), Asisten I Setda Kotim Nur Aswan,…

Selasa, 01 Desember 2020 09:38

Anggota Korpri Harus Berkontribusi untuk Daerah

SAMPIT— Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia…

Selasa, 01 Desember 2020 09:35

DLH Evaluasi Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak

SAMPIT – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotim Sanggul Lumban Gaol…

Senin, 30 November 2020 14:40

Penanam Kelapa Sawit Tewas di Dalam Rumah

SAMPIT – Warga Jalan ABD I, RT 9, RW 5,…

Senin, 30 November 2020 13:30

Tingkatkan Peran Partisipasi Generasi Muda

SAMPIT – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera  (PKS)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers