MANAGED BY:
KAMIS
06 MEI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Selasa, 12 Januari 2021 10:37
Mengaku Jadi Korban Kriminalisasi, Petani Sawit Ini Surati Presiden dan Menkopulhukam
JALANI SIDANG: Abdul Fatah saat keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Sampit bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seruyan, Senin (11/1).(RADO/RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO,

SAMPIT – Terdakwa kasus dugaan penggarapan hutan di Kabupaten Seruyan Abdul Fatah merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya. Karena itu, petani sawit tersebut berencana mengirim surat pada Presiden RI Joko Widodo dan Menkopulhukam Mahfud MD untuk meminta keadilan dalam kasusnya.

Abdul Fatah mengaku memiliki bukti kuat bahwa lahan yang digarapnya merupakan perkebunan, bukan kawasan hutan. ”Saya mengharapkan pengadilan bisa memutus dengan adil, karena lahan yang saya beli berbentuk lahan sawit dan saya ganti sawit lagi. Jadi, bukan hutan yang saya kelola. Saya juga mengharapkan Presiden Jokowi memperhatikan kasus saya," katanya, Senin (11/1) di Pengadilan Negeri Sampit.

Abdul Fatah menuturkan, sesuai arahan Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, lahan yang  dikelola itu masuk program prioritas nasional, yaitu Tanah Reforma Agraria (TORA). Dia mengharapkan Mahfud MD selaku Menkopolhukam turut memperhatikan kasus tersebut.

”Karena kebetulan saat itu yang menjadi Ketua MK dan memutuskan Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 (terkait Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) adalah Pak Mahfud," ucapnya.

Abdul Fatah menambahkan, mengacu Perpres 88/2017, seharusnya tidak boleh ada penangkapan. ”Tapi saya ditangkap dan diproses pidana. Jadi saya ada rencana menyurati presiden," ujarnya.

Sementara itu, melalui kuasa hukumnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampit, terdakwa mempertanyakan kepada Majelis Hakim yang diketuai Ike Liduri soal surat pengalihan penahanan. Namun, majelis menyebutkan bahwa pihaknya belum memberikan jawaban atas surat kuasa hukum tersebut.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 06 Mei 2021 16:16

Warga Blokir Jalan Perkebunan

SAMPIT – Ratusan warga Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga Hulu,…

Rabu, 05 Mei 2021 17:30

Bongkar Pabrik Arak Tengah Kota , Temukan Bangkai Tikus dan Ulat dalam Proses Fermentasi

SAMPIT – Genderang perang dikobarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur…

Rabu, 05 Mei 2021 17:26

Regulasi Mudik di Kalteng Membingungkan Publik

SAMPIT- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta masyarakat untuk mematuhi…

Selasa, 04 Mei 2021 15:06

Aturan Mudik Membingungkan, Siapkan Surat Edaran Gubernur Terkait Mudik Lokal

PALANGKA RAYA – Kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi…

Selasa, 04 Mei 2021 15:00

Jerat Utang Berujung Pembunuhan

KUALA PEMBUANG – Jerat utang membuat Prihartono dan Dede Herman…

Senin, 03 Mei 2021 11:20

GEGER!!! Penemuan Bangkai Buaya di Sungai Mentaya

SAMPIT – Warga Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,…

Senin, 03 Mei 2021 11:18

KEJIII..!! Nafsu Setan Remaja Jalanan, Bocah Diperkosa Bergiliran

PALANGKA RAYA – Nafsu setan dua remaja di Kota Palangka…

Senin, 03 Mei 2021 11:15

Angkutan Berat Hancurkan Jalan Kuala Kurun-Palangka Raya

KUALA KURUN – Ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya di wilayah…

Sabtu, 01 Mei 2021 11:47

Hanya Layani Penumpang Khusus

SAMPIT – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memastikan akan tetap…

Kamis, 29 April 2021 15:49

Ibu Panik Dapati Anak Gantung Diri di Kamar

SAMPIT – Selasa (27/4) sore lalu menjadi hari paling kelam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers