MANAGED BY:
KAMIS
21 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Selasa, 12 Januari 2021 10:37
Mengaku Jadi Korban Kriminalisasi, Petani Sawit Ini Surati Presiden dan Menkopulhukam
JALANI SIDANG: Abdul Fatah saat keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Sampit bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seruyan, Senin (11/1).(RADO/RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO,

SAMPIT – Terdakwa kasus dugaan penggarapan hutan di Kabupaten Seruyan Abdul Fatah merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya. Karena itu, petani sawit tersebut berencana mengirim surat pada Presiden RI Joko Widodo dan Menkopulhukam Mahfud MD untuk meminta keadilan dalam kasusnya.

Abdul Fatah mengaku memiliki bukti kuat bahwa lahan yang digarapnya merupakan perkebunan, bukan kawasan hutan. ”Saya mengharapkan pengadilan bisa memutus dengan adil, karena lahan yang saya beli berbentuk lahan sawit dan saya ganti sawit lagi. Jadi, bukan hutan yang saya kelola. Saya juga mengharapkan Presiden Jokowi memperhatikan kasus saya," katanya, Senin (11/1) di Pengadilan Negeri Sampit.

Abdul Fatah menuturkan, sesuai arahan Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, lahan yang  dikelola itu masuk program prioritas nasional, yaitu Tanah Reforma Agraria (TORA). Dia mengharapkan Mahfud MD selaku Menkopolhukam turut memperhatikan kasus tersebut.

”Karena kebetulan saat itu yang menjadi Ketua MK dan memutuskan Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 (terkait Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) adalah Pak Mahfud," ucapnya.

Abdul Fatah menambahkan, mengacu Perpres 88/2017, seharusnya tidak boleh ada penangkapan. ”Tapi saya ditangkap dan diproses pidana. Jadi saya ada rencana menyurati presiden," ujarnya.

Sementara itu, melalui kuasa hukumnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampit, terdakwa mempertanyakan kepada Majelis Hakim yang diketuai Ike Liduri soal surat pengalihan penahanan. Namun, majelis menyebutkan bahwa pihaknya belum memberikan jawaban atas surat kuasa hukum tersebut.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 21 Januari 2021 15:14

Jalan Lingkar Selatan Rusak Parah, Mana Nih Legislator Kalteng ?

SAMPIT – Keputusan politik untuk memperbaiki ruas jalan lingkar selatan…

Kamis, 21 Januari 2021 14:40

Kejati Tahan Mantan Dirut PDAM Kapuas

PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menahan mantan DIrektur…

Rabu, 20 Januari 2021 16:04

Aktivitas Hitam Peredaran Narkoba Terdeteksi, Sabu 1,7 Kilogram Gagal Masuk Sampit

NANGA BULIK – Kabut misteri menyelimuti peredaran narkoba di Kabupaten…

Rabu, 20 Januari 2021 15:40

Berupaya Menularkan Kebaikan, Terkumpul hingga Rp 22 Juta

Bencana banjir yang menimpa Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian…

Rabu, 20 Januari 2021 09:33

Wilayah Hulu Kotim Rawan Banjir, Perlu Siaga Penanganan Sejak Dini

SAMPIT - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson…

Rabu, 20 Januari 2021 09:26

Jalan Lingkar Ditangani Secara Konsorsium

SAMPIT - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)…

Selasa, 19 Januari 2021 17:25

Ini Nih Salah Satu Biang Kerok Kerusakan Jalan dalam Kota

SAMPIT – Hancurnya jalan dalam Kota Sampit yang menelan sejumlah…

Selasa, 19 Januari 2021 17:20

Tolak Pembentukan Provinsi Kotawaringin

PALANGKA RAYA – Rencana pemekaran Provinsi Kalteng dengan pembentukan daerah…

Selasa, 19 Januari 2021 09:06

ASTAGA!!! Masih Ada yang Buang Limbah Medis Sembarangan

SAMPIT – Limbah medis masih dibuang sembarangan di depo sampah.…

Senin, 18 Januari 2021 15:24

Jalan Rusak Telan Korban, Pengendara Motor Dilarikan ke Rumah Sakit

SAMPIT – Rusaknya Jalan HM Arsyad yang menghubungkan Sampit -…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers