PALANGKA RAYA – Pendanaan hadiah untuk juara dalam event Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXVIII tahun 2016 dengan total Rp 150 miliar belum teranggarkan. Hal itu tersirat dari pernyataan Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail.

Dia tampak enggan menjawab saat ditanya besaran hadiah MTQ. Menurutnya, ia belum berkoordinasi terkait penghargaan dengan nilai fantastis tersebut. Ke, depan akan ada rencana untuk dilakukan pembahasan terkait hal tersebut.

”Kalau memang itu dilaksanakan, berarti akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi kami agar terealisasi,” tuturnya, Senin (30/5).

Hal itu diungkapkan Said saat mengunjungi DPRD Provinsi Kalteng untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga tersebut. Dia disambut Ketua Komisi A Yohanes Freddy Ering, didampingi H Zain Alkim.

Apa pun rencana ke depan, kata Said, akan dikawal dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, muara akhir yang akan dicapai adalah kesejahteraan masyarakat Kalteng.

Apabila, yang ditargetkan masih terlalu tinggi, pihak terkait bisa melakukan evaluasi terhadap jumlah penganggaran ke depan. Untuk itulah, pihaknya melakukan sinergitas bersama legislatif agar anggaran nanti bisa lebih realistis.

Terkait kunjungannya, Said mengatakan, hal itu untuk mempererat keharmonisan antara eksekutif dan legislatif. Apalagi akan dilakukan pembahasan APBD-P 2016. ”Kami hanya membahas kerja sama ke depan, agar bisa bersama-sama mencapai satu tujuan. Pertemuan ini untuk meningkatkan koordinasi,” katanya.

Said mengungkapkan, prioritas dalam APBD-P nanti adalah peningkatan sejumlah item penting yang menyentuh langsung terhadap masyarakat. Misalnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. 

”Pada saat pembahasan, maunya saya ada kesamaan pemikiran, yang tentu dari semua sisi. Kalau kita bisa seperti itu, sudah pasti penggunaan anggaran kita juga akan maksimal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Yohanes Freddy Ering menyambut baik kunjungan itu. Politisi PDIP ini belum bisa mengomentari soal defisit anggaran, karena harus ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan beberapa item lainnya.

”Sejauh ini, untuk anggaran kita terikat dengan peraturan daerah (perda) dan target yang ada. Jelas saja karena itu merupakan produk hukum dan wajib dilaksanakan. Apalagi saat ini APBD murni 2016 dengan jumlah Rp 4,2 triliun lebih, tengah berjalan. Artinya, harus ada sikap optimistis dan tidak berpikir negatif terkait itu,” kata Freddy. (sho/ign)

Baca Juga: Hadiah MTQ Ratusan Miliar Bikin Heboh, Ini Penjelasan Gubernur..