SAMPIT – Banyaknya masyarakat yang tidak mengerti penggunaan Kartu Indonesia Pintar atau lebih sering disebut KIP. Hal itu diakui oleh pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotim dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi.
Disebutkan oleh Kepala Disdik Kotim melalui operator PIP Dikdas M. Rasyid, KIP merupakan program presiden dan diawasi langsung oleh presiden. Bahkan dalam pelaksanaannya, pihak mereka terus dipantau oleh kementerian dalam penyalurannya. Untuk itulah, setiap daerah seharusnya mendukung program tersebut dengan mengadakan sosialisasi.
”Kita punya data, di kecamatan dan desa mana saja KIP sudah tersebar, termasuk nama-nama anak yang mendapatkan sudah ada. Hanya saja kita kurang sosialisasi,” ucapnya saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, sosialisasi yang biasanya mereka lakukan biasanya digabung dengan kegiatan di kecamatan-kecamatan, seperti sosialisasi dana BOS. Tapi itu pun terbatas. Penyaluran kartu serta sosialisasinya ini diperlukan, lanjutnya, agar pihak sekolah dapat menarik lagi para siswa putus sekolah. Sebab dengan menggunakan KIP, para siswa akan mendapat manfaat program yang disediakan, termasuk juga penyediaan dana yang akan diberikan per semester.
Dana manfaat yang akan didapatkan oleh siswa oleh KIP ini masing-masingnya berbeda sesuai umur dan tingkatan pendidikan siswa. Untuk siswa SD dengan umur 6-12 tahun akan mendapat Rp 250 ribu per semester. Untuk siswa SMP usia 13-15 tahun akan mendapat Rp 375 persemester. Sementara untuk pelajar SMA dengan usia 16-18 tahun akan mendapat Rp 500 ribu persemester.
Salah satu syarat untuk mendapatkan manfaat dana bantuan tersebut adalah dengan terdaftar sebagai siswa sekolah, sehingga pihak sekolah dapat mendaftarkan nomor KIP siswa tersebut ke aplikasi data pendidikan siswa (dapodik). Jika tidak, maka kartu KIP yang dimiliki siswa tidak akan bisa digunakan.
”Kalau tidak sekolah sia-sia saja, mereka tidak akan dapat manfaat kartunya. Kalau orang tua yang mau ngerti nerima saja, tapi ada juga yang ngotot. Anaknya sudah putus sekolah tapi tetap ingin didaftarkan di dapodik. Kan kasihan kepala sekolahnya juga, karena nanti malah menyalahi aturan,” terang Rasyid.
Untuk itulah dirinya mengatakan, sosialisasi saat ini sangat penting untuk dilakukan kepada orangtua. Sehingga mereka bisa aktif mendorong anaknya kembali ke sekolah sehingga manfaat dari KIP bisa mereka dapatkan.
Memang, tambahnya, terdapat sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pihak kementerian. Tetapi sayangnya, untuk daerah Kalimantan Tengah, yang mendapatkan sosialisasi adalah daerah Seruyan, Pulang Pisau dan Katingan, sementara Kotim tidak termasuk.
”Sepertinya Kotim tidak dapat jatah sosialisasi karena dianggap bisa sendiri. Tapi alhamdulillah, meski kita belum memantau tepatnya berapa KIP yang sudah terentri di dapodik, sudah banyak guru yang konfirmasi dan menanyakan proses lebih lanjut soal pengentrian nomor KIP ke dapodik,” pungkas Rasyid.
Ditambahkan, pihaknya dapat kabar bahwa dari 5000an KIP untuk pelajar SMP yang disebar ke Kotim, sudah ada sekitar 3000 yang sudah terentri di dapodik. (sei/gus)
