SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

METROPOLIS

Senin, 10 Oktober 2016 12:21
Menutup Drainase Harus Ditindak
TERSUMBAT: Nampak genangan air di kawasan jalan MT Haryono Sampit yang terjadi dalam satu pekan terakhir, saat hujan deras dengan durasi cukup lama menguyur Kota Sampit.(DOK. RADAR SAMPIT)

SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo mendesak agar Satuan Polisi Pamnong Praja(SatpolPP) lebih tegas kepada pihak yang sengaja menutup drainase dalam Kota Sampit. Hal ini guna mencegah banjir dalam kota memasuki musim penghujan saat ini.

“Kami mendukung Satpol PP untuk tegas, kalau ada bangunan ruko atau pun sejenisnya yang sengaja menutup saluran parit harus diberikan tindakan. Pemiliknya harus diwajibkan untuk membongkar kembali,”tegas Handoyo kepada Radar Sampit, kemarin.

Dikatakannya pula, Pemkab Kotim harus lebih mengoptimalkan peran Satpol PP ke depan, karena Pemkab sudah memiliki aparatur sendiri dalam rangka menegakkan aturan dan kebijakan daerah.

Tidak hanya dalam hal penegakan dan pengamanan perda. Satpol PP menurutnya juga harus mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut PAD, agar lebih maksimal dalam menarik pajak dan retribusi.

 "Seperti dalam penertiban reklame di luar ketentuan. Barang yang ditertibkan Satpol PP dari reklame yang kedaluwarsa izinnya itu bisa dilelang. Seperti besi reklame, spanduk mau pun kayu yang semua hasil penertiban, agar tidak diambil lagi oleh pemiliknya,"pungkas Handoyo.

Handoyo juga menegaskan jika  ada oknum yang menyatakan  bangunan di atas drainase itu sesuai izin, maka harus ditelusuri izin yang dimaksud. (ang/gus)


BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 00:45

Uji Kebohongan, Tim Hukum Ujang Dukung Uji Forensik

<p>&nbsp;PALANGKA RAYA - Tim Kuasa Hukum Ujang-Jawawi menyatakan penetapan hasil musyawarah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers