SAMPIT – Sorotan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terhadap sengkarut parkir dicurigai sebagai upaya pengalihan isu untuk menutupi masalah yang lebih besar, yakni tambang. Terkuaknya pengiriman tambang bauksit yang diduga ilegal, juga dinilai ”menampar” Pemkab dan DPRD Kotim karena justru dibongkar tim dari Pemprov Kalteng.
”Saya curiga masalah perparkiran sengaja dicuatkan di media untuk pengalihan isu. Padahal, mereka tahu kalau tambang bauksit mulai bekerja,” kata Ketua Forum Bersama (Forbes) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kotim Audy Valent, Selasa (25/10).
Seperti diketahui, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalteng melakukan inspeksi mendadak terhadap aktivitas penambangan dan bongkar muat bauksit di Desa Sudan, Kecamatan Cempaga, Senin (24/10) dini hari. Sidak itu lantaran ada dugaan aktivitas penambangan, bongkar muat, serta pengiriman bauksit itu ilegal atau tak mengantongi izin lengkap.
Dalam sidak itu, ada tiga tongkang yang ditahan. Perusahaan terkait tidak bisa ditemui dan menunjukkan dokumen pengangkutan bauksit tersebut. Tim juga menemukan terminal khusus (tersus) yang sangat tidak layak. Tongkang langsung bersandar di bibir sungai dan sangat membahayakan pekerja serta dapat mencemari lingkungan.
Menurut Audy, hal itu membuktikan pengawasan yang dilakukan DPRD, terutama yang membidangi masalah tambang dan pelabuhan, tajam ke bawah tumpul ke atas. Masyarakat terkecoh dengan masalah parkir, sementara hasil tambang yang dikeruk di Kotim diangkut secara diam-diam melalu pelabuhan yang tidak jelas izinnya.
”Untungnya ada tim dari provinsi yang turun ke Kotim. Kalau tidak, kita akan terus kecolongan. Turunnya tim dari provinsi sebagai bukti bahwa pengawasan di Kotim tidak jalan dan bukti ketidakpercayaan provinsi kepada kabupaten. Terus, yang dikerjakan DPRD yang membidangi pertambangan dan kepelabuhanan selama ini apa saja?” katanya.
Audy menuturkan, DPRD Kotim yang membidangi masalah itu harus mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut kepada rakyat. ”Jangan cuma parkir saja yang diawasi, yang miliaran rupiah disembunyikan dan ditutup-tutupi. Masalah ini juga layak ditelisik kejaksaan, siapa saja rentetan dibelakangnya,” tegasnya.
Harus Diakhiri
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kotim Jainudin Karim menegaskan, polemik parkir di Kotim harus diakhiri. Apalagi mengingat masalah itu merupakan masalah lama dan jadi persoalan masyarakat.
”Saya sepakat soal parkir di Kotim memang harus diselesaikan. Ini selalu jadi masalah bagi masyarakat. Silakan tanya saja kepada masyarakat, siapa yang tidak merasakan dampak dari masalah ini secara berkepanjangan,” katanya.
Karim siap mengupas habis fakta terkait parkir di Kotim melalui forum resmi di lembaga DPRD. Justru secara tidak langsung pertemuan dengan juru parkir akan menyampaikan apa yang semestinya menjadi hak jukir dan fasilitas lainnya.
”Bagus lagi kalau memang ada forumnya. Komisi IV siap menfasilitasi pertemuan ini, karena tidak mungkin pungli itu dibiarkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotim Jhon krisli mengaku sudah menerima tembusan rencana aksi demonstrasi jukir di DPRD Kotim pada Kamis (27/10). Dia menyambut baik aksi itu, karena secara tidak langsung persoalan tersebut akan dibuka. Menurutnya, polemik parkir harus diselesaikan. (ang/ign)
