SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan bebas kumuh tahun 2019. Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diharapkan tidak ada lagi kawasan kumuh, khususnya permukiman penduduk dalam kota.

Kotaku, merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Asisten II Setda Kotim Halikin Noor, mengatakan, di daerah itu masih ada beberapa kawasan yang kumuh.

”Mudahan dengan program Kotaku ini, bisa lebih baik dan kesadaran masyarakat juga bisa meningkat,” katanya membacakan sambutan Bupati, di aula Hotel Midtown, Selasa (15/11).

Pemkab, tambah Halikin, terus berupaya menghilangkan kekumuhan. Apalagi itu erat kaitannya dengan berbagai hal, salah satunya pencapaian Adipura. Namun, agar tercapainya tujuan itu, perlu peran serta masyarakat.

”Tanpa peran masyarakat, seperti apa pun program pemerintah untuk itu tidak akan bisa terwujud. Mari kita bersama-sama membenahi yang kumuh agar tidak kumuh. Apalagi pemerintah bercita-cita menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata,” ujar Halikin.

Kepala Bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotim Nursalim mengatakan, ada sejumlah kriteria kekumuhan. Antara lain; dari struktur rumah, akses infrastruktur ke rumah, keadaan drainase, antisipasi kebakaran dan sanitasi rumah. Kriteria selanjutnya, kepadatan jumlah penduduk dan ketersediaan air bersih.

Hingga kini, terdata seluas 49,44 Hektare kawasan di Sampit dikategorikan kumuh. Kawasan itu, antara lain di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. ”Ya,  namun sebagian besarnya ada di kawasan Kecamatan MB Ketapang,” kata Nursalim.

Sesuai target dari RPJMD nasional, program ini diharapkan mampu mengurangi permukiman kumuh hingga di angka 0 persen tahun 2019 mendatang. Untuk menyukseskan program tersebut, kawasan Kotim, khususnya dalam kota telah disurvei. (oes/ign)