PALANGKA RAYA – Polemik penjadwalan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) nampaknya mulai sedikit menemui titik terang. Ini setelah Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menemui pimpinan DPRD Kalteng R Atu Narang, Senin (28/11).
Pertemuan ini sekilas hanya sekedar silaturahmi. Namun, disisi lain Gubernur pada kesempatan tersebut memastikan dirinya menjelaskan maksud dan tujuan pelantikan sejumlah pejabat eselon beberapa waktu lalu. Pertemuan lanjutan antara petinggi Pemprov Kalteng dengan jajaran DPRD Kalteng untuk membahas hal tersebut rencananya digelar hari ini, Selasa (29/11).
Diketahui, DPRD Kalteng sendiri enggan melanjutkan pembahasan penjadwalan tiga Raperda dimaksud, karena pihak Pemprov sendiri masih belum memberikan kejelasan terkait pelantikan pejabat eselon pada 18 November lalu. Kalangan wakil rakyat ini mempertanyakan, apakah pelantikan tersebut sudah sesuai aturan atau justru sebaliknya.
“Ya saya siap bertemu dengan legislatif untuk menjelaskan terkait pelantikan kemarin. Pertemuannya besok (hari ini), saya akan langsung bertemu dengan jajaran dewan,” terang Sugianto.
Sementara itu, fraksi pendukung pemerintah memastikan siap mengawal untuk penyelesaian tiga Reparda tersebut. Ketua Fraksi PKB HM Asera menuturkan, keberadaan tiga raperda tersebut untuk kepentingan masyarakat. Jadi wajar apabila pihaknya akan mengawal pemerintah guna menuntaskan penyelasiannya.
“Ke depan gubernur akan menjelaskan hal-hal yang dianggap oleh kelompok tertentu di DPRD, dan siap datang kapan pun untuk menjelaskan. Saya harapkan ini segera selesai,” imbuhnya.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang menegaskan, segala sesuatu akan cepat selesai apabila dilakukan sesuai dengan aturan. Saat disinggung apakah penyelesaiannya dapat selesai tepat waktu? dia tidak bisa memberi jaminan dapat selesai tepat waktu. Hanya yang pasti dalam pertemuan itu nantinya, pihak DPRD akan mempertanyakan terkait pelantikan yang dilakukan gubernur.
“Kita lihat sajalah nanti. Saya bukan menjamin selesai semua tepat waktu. APBD 2017 belum masuk, jadi buat apa dijamin. Kalau dibahas bersama, yaitu mungkin pasti akan kita lakukan. Nanti kita dengar saja penjelasan gubernur. Kalau tetap dilanjutkan tanpa mendengar penjelasan gubernur, takutnya salah,” paparnya menjelaskan.
Sementara saat ditanya bahasan apa saja yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut, politikus PDI Perjuangan ini tidak memaparkannya secara rinci. Namun, lanjutnya, yang paling mendasar yaitu meminta gubernur menjelaskan apakah pelantikan pejabat eselon sudah sesuai dengan aturan.
“Kami dari DPRD mempertanyakan itu saja. Makanya dari pertemuan ini nantinya, kita ingin ada penjelasan rinci dari gubernur,”tandas Atu Narang. (sho/vin/gus)
