SAMPIT – Bupati Kotim Supian Hadi mengaku tidak tahu adanya praktik kolusi dalam seleksi pasukan pengibar bendera (paskibra) Kotim. Dia meminta agar seleksi itu diawasi ketat serta menutup peluang peserta titipan, agar menghasilkan anggota paskibra yang berkualitas.

”Saya belum pernah melihat secara langsung mengenai titipan anak pejabat untuk dimasukkan di paskibra. Mungkin isu ini bergulir karena dulu pernah ada. Isu tidak mungkin ada kalau tidak ada kejadiannya,” katanya, Jumat (2/12).

Supian melanjutkan, bisa saja praktik itu terjadi karena ada anak yang hampir lolos, tetapi tidak lolos, sementara anak pejabat Kotim kebetulan memang lolos sesuai kualifikasi. Hal itu menjadi pertanyaan.

Dia meminta agar pengawasan seleksi pemilihan anggota paskibra dilakukan secara penuh dan langsung oleh Plt Kepala Dispora. Dengan begitu, prosesnya dapat berjalan adil dan yang terpilih sesuai kompetensi.

”Saya sepakat agar  dilakukan pengawasan oleh Plt Kepala Dispora, sehingga nantinya yang lolos seleksi anggota paskibra adalah  mereka yang benar-benar potensial, agar mereka dapat melaksanakan pengibaran bendera dengan maksimal, baik di daerah, provinsi, maupun nasional,” ujarnya.

Selain mengenai paskibra, dia juga meyakinkan bahwa selanjutnya, para atlet yang terpilih dan dikirim mewakili Kotim pada berbagai event pertandingan di luar daerah, adalah mereka yang berpotensi.

”Prestasi bisa diraih kalau kita benar-benar mengirim para pemain yang benar-benar yakin bisa mewakili Kotim. Jadi, tidak ada titipan. Kalau praktik itu dilakukan, prestasi olahraga Kotim akan mandek sampai di tingkat daerah saja. Ini jangan sampai terjadi,” tandasnya. (sei/ign)