SAMPIT-Anggota Komisi IV DPRD Kotim Muhammad Shaleh menyoroti aset daerah yang banyak terbengkalai, baik proses pembangunannya maupun penggunaannya. Dirinya mengaku bingung dengan sikap Pemkab Kotim yang membiarkan  aset-aset  daerah terbengkalai dan mangkrak.

Shaleh merinci sejumlah proyek  pembangunan aset Pemkab yang berujung tanpa kejelasan fungsi,  lantaran dibuat setengah-setengah.  Dibeberkannya yakni seperti  Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Kotim di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 6 Sampit. Kemudian lanjut Shaleh keberadaan  Kampung Pemuda di Jalan Tjilik Riwut arah Sampit-Kota Besi, dan  Bumi Perkemahan (Buper) Pramuka di Kota Besi. Selanjutnya, Balai Pelelangan Ikan di Desa Ujung Pandaran, dan gudang pengeringan rotan di Kecamatan Cempaga.

Menurut Shaleh, terbengkalainya aset-aset tersebut lantaran pemerintah tidak melanjutkan program  pembangunannya. Inilah yang menurutnya harus menjadi catatan penting bagi setiap kepala daerah agar tidak mengabaikan program pemimpinan sebelumnya.

“Saya melihat adanya pemahaman yang tidak sejalan. Proyek pemerintah sebelumnya tidak dilanjutkan. Harusnya tidak boleh begitu, karena banyak uang daerah terlanjur dikucurkan. Tidak dilanjutkan jadi kerugian, jadi mending dilanjutkan,”imbuhnya.

Dirinya berharap agar proyek tersebut bisa dilanjutkan lagi,  mengingat  fungsionalnya memang ditunggu masyrakat. Terlebih lagi menurutnya,  sudah terlanjur banyak anggaran yang dikucurkan ke sektor tersebut.

Shaleh juga menegaskan, terbengkalainya proyek seperti ini tentu akan merugikan negara, sehingga perlu campur tangan aparat penegak hukum untuk menelusuri. ”Apalagi banyak lahan-lahan dalam proyek tersebut yang mulai berkurang,” tandasnya. (ang/gus)