MANAGED BY:
SABTU
05 DESEMBER
05 DESEMBER
PROKAL.CO,
PALANGKA RAYA – Keputusan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menonjobkan ratusan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) kini berbuntut panjang. Perlawanan jalur hukum pun ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin (18/4).
Gugatan administrasi itu secara resmi dilakukan oleh Dagut H. Djunas, mantan kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kalteng. Dia melalui kuasa hukumnya, Antoninus Kristiano menggugat Gubernur Kalteng, Sekda Kalteng dan Kepala BKD.
Dalam gugatan itu Djunas meminta seluruh 145 pejabat yang dinonjobkan dikembalikan ke jabatan yang semula. Karena sudah melanggar PP 53 tahun 2009 tentang Disiplin dan tidak sesuai dengan prosedur maupun aturan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya tegaskan gugatan dan PTUN ini dilakukan karena pelaksanaan perintah gubernur tidak sesuai dengan prosedur atau aturan berlaku. Sebab di OPD tahun 2016 tidak ada nonjob, yang ada dikukuhkan pada kedudukan yang ada, bukan seperti yang sekarang ini,”ucapnya.
Djunas mengatakan, non job ini akibat dari Pemerintah Provinsi Kalteng yang melakukan kesalahan administrasi hingga menerima aturan mutasi dari kabupaten/kota dan tidak sesuai aturan.
“Yang menggugat, saya Dagut, mewakili teman teman. Tergugat Gubernur, sekda dan kepala BKD. Permintaan kami, SK (surat keputusan) kami dikembalikan ke jabatan yang semula,” ucapnya.
