SAMPIT – Penyaluran tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram dinilai rawan diselewengkan. Tim pengawasan penyaluran gas tersebut diminta aktif bergerak. Penyelewengan elpiji subsidi akan merugikan masyarakat banyak, karena sebagian besar telah beralih dari minyak tanah ke gas elpiji.

Hal tersebut diungkapkan angota tim penertiban BBM di Kotim Audy Valent, Minggu (14/5). Dia mengaku menemukan ada tabung gas elpiji yang peruntukkannya bukan bagi Kotim.

”Kami menemukan di pedalaman ada tabung gas elpiji bersubsidi yang kalau dilihat dari segel dan warnanya tidak boleh beredar di Kotim, apalagi diwarung. Setiap kabupaten pasti berbeda warna segelnya. Untuk Kotim warna Biru, Palangka Raya jingga, Katingan merah. Jika bukan warna itu yang beredar di Kotim, artinya tabung elpiji subsidi dari daerah lain yang diselundupkan ke Kotim,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu terjadi akibat ketiadaan tim pengawas penyaluran elpiji subsidi di Kotim. Meski ada tim dibentuk beberapa waktu lalu, saat ini sudah tak aktif seiring kewenangan yang ditarik ke Pemprov Kalteng.

”Ini jadi peluang oleh oknum pengusaha nakal yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan terhadap keperluan masyarakat yang semestinya subsidi,” ujar Audy.

Audy menilai regulasi dan pengaturan agen elpiji subsidi semrawut. Bahkan, mekanisme penyalurannya tanpa standar. Misalnya, agen elpiji yang bisa membagi ke pengecer. ”Semestinya agen hanya membagikan kepada pangkalan dan pangkalan yang menjual kepada pengecer. Ini yang dirugikan pengecer, karena hilang pangsa pasarnya direbut agen tadi,” katanya.

Dia mendesak tim pengawasan elpiji bekerja maksimal. Pengawasan perlu dioptimalkan agar penyaluran tabung gas elpiji 3 kilogram dari agen hingga ke pangkalan tidak terjadi penyimpangan, di antaranya harga eceran tertinggi (HET).

”Elpiji 3 kg merupakan program subsidi pemerintah, sehingga penyalurannya harus diawasi bersama, mengingat di lapangan masih banyak terjadi permasalahan menyangkut ketidaktepatan jumlah, kelangkaan, dan penjualan,” tandasnya. (ang/ign)