SAMPIT – Kota Sampit sering terendam banjir ketika hujan deras. Buruknya sistem drainase dan kebiasaan buang sampah sembarangan disebut-sebut sebagai biang keladi banjir. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pun mengusulkan anggaran Rp 80 miliar hingga Rp 90 miliar untuk perbaikan drainase.

Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi menyatakan akan mengajukan anggaran pemeliharaan drainase di kecamatan kota. Pembiayaannya akan dimasukkan dalam program multiyears tahap kedua yang akan dibahas tahun ini.

”Karena tahap pertama ada beberapa kendala dalam status kawasan. Kalau memang ini terhambat, kan kita masih ada persiapan tahap kedua. Dihitung-hitung itu dananya sekitar hampir Rp 80 miliar hingga Rp 90 miliar dengan tiga tahapan multiyears. Jangan sampai ini diributkan. Karena kalau tidak didukung, Sampit kembali banjir, pemerintah daerah sendiri yang dibuat pusing,” kata Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, Rabu (17/5).

Dirinya mengimbau warga untuk menjaga kebersihan dan merawat drainase yang ada. Saat ini, personel yang bertugas membersihkannya drainase terbatas. Petugas tidak bisa melakukan pemeliharaan secara maksimal tanpa bantuan masyarakat.

”Misalnya bulan ini petugas membersihkan di wilayah A. Sudah dibersihkan satu kilometer, nanti akan mampet lagi karena warga buang sampah ke drainase. Untuk itulah perlu kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke drainase, terutama botol-botol plastik,” jelasnya.

Terkait banjir yang selalu melanda wilayah hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama permukiman di pinggiran sungai, Bupati meminta warga untuk membangun rumah di lokasi yang lebih tinggi dan jauh dari sungai.

”Memang dulu ada lokasi yang tidak pernah banjir, sekarang banjir. Tapi ada juga wilayah seperti Parenggean yang beberapa desanya itu langganan banjir,” ujarnya.

Ketinggian banjir selalu bertambah setiap tahun. Supian menduga ini sebagai dampak dari investasi yang dilakukan dengan cara pembukaan hutan.

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir untuk tidak lagi membangun rumah di bantaran sungai.

”Mungkin melalui SOPD terkait kita akan bantu yang memang merupakan masyarakat tidak mampu. Kita perlu mencarikan solusi agar mereka pindah dari daerah rawan banjir tahunan, ke dataran yang lebih tinggi,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kepada dinas PU dan Penataan Ruang Kotim menyebutkan, pihaknya terus melakukan berbagai cara untuk menghindari banjir, baik daerah kota maupun luar kota. Salah satunya melakukan sosialisasi pelarangan pembangunan di sekitar bantaran sungai.  

Selain itu, mereka juga akan melakukan perbaikan sarana dan prasarana penyaluran air untuk mencegah terjadinya banjir. Pertama-tama mereka terlebih dulu harus menyiapkan dana yang sesuai untuk pembangunannya.

”Tindak lanjut jangka panjang kita adalah membuat pintu air dan melakukan pembenahan pada drainase. Untuk dana, akan kita siapkan secara bertahap. Apakah nanti dari APBN, atau provinsi. Sebab pembangunan kita kan ada 17 kecamatan dan perlu pembagian yang setara,” pungkasnya. (sei/yit)