SAMPIT – Penanganan terhadap korban banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai lamban. Banyak warga yang mengharapkan ada bantuan dari pemkab, namun ada yang belum disalurkan.
”DPD Golkar memantau penanganan banjir di kawasan hulu Kotim sangat lamban. Pemkab Kotim sampai saat ini kami pantau belum ada menyalurkan bantuan. Padahal, warga di sana teriak, sembako sulit, rumah mereka terendam,” kata Ketua DPD Golkar Kotim Supriadi, kemarin (26/5).
Supriadi mendesak agar jenjang birokrasi penanganan korban banjir tidak rumit. Sebab, warga yang jadi korban memerlukan pertolongan. Apabila pemerintah lamban, akibatnya masyarakat akan teriak.
”Jangan banyak rapat dan rapat, terpenting itu bantuan bisa disalurkan cepat. Saya melihat beberapa visual di lapangan, ada rumah yang nyaris tenggelam. Ini logikanya sudah darurat dan sifatnya segera,” tegas dia.
Supriadi juga menilai, kepekaan dari perkebunan besar di sekitar desa yang terendam banjir sebagian besar masih rendah. Padahal, program kepedulian sosial bisa diimplementasikan melalui hal yang darurat.
”Ada perusahaan yang kami minta bantuan untuk mengarahkan ke desa yang dilanda banjir, ternyata itu masih didengar. Sekarang harusnya Pemkab Kotim yang jadi motor penggerak itu,” ujarnya.
Supriadi menuturkan, banjir sebenarnya sudah bisa diprediksi. Namun, Pemkab Kotim masih menganggap hal itu biasa. Salah satunya dana tanggap darurat yang bisa disalurkan.
”Banjir di pedalaman ini kan sudah siklus tahunan. Tapi, pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri menghadapi hal demikian? Untuk tahun anggaran mendatang, harus punya anggaran khusus penanganan banjir. Tidak cukup hanya Rp 1 miliar,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Kotim baru berencana akan menyalurkan bantuan. Sebelum disalurkan, pihaknya mengelar rapat terlebih dulu mengenai daerah yang dianggap perlu mendapatkan bantuan.
”Kami tidak bisa memutuskan sepihak dan memberikan bantuan begitu saja. Jika memang perlu bantuan, nanti berupa makanan,” kata Kadinsos Kotim Heriyanto, Kamis (25/5) lalu. (ang/ign)
