KASONGAN- DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Katingan mengaku optimis partainya lolos verifikasi untuk kemudian menjadi peserta Pilkada Katingan 2018 mendatang. Memuluskan ambisi tersebut, partai berlambang kepalan tangan ini melaksanakan pertemuan dengan jajaran komisioner KPU Katingan, Senin (17/7).
Ketua DPD PSI Katingan Supri menuturkan, selaku partai baru pihaknya bertekad untuk menjadi salah satu parpol peserta pemilu ke depan. Agar berjalan mulus, maka perlu berkonsultasi terkait berbagai persyaratan hingga aturan kepada pihak penyelenggara pemilu.
"Intinya kita datang untuk bersilaturahmi sekaligus konsultasi mengenai persyaratan, serta persiapan parpol menghadapi verifikasi dimaksud," ungkapnya.
Secara umum, partainya sudah mempersiapkan berbagai persyaratan, salah satunya telah membentuk kepengurusan serta kesekretariatan di tingkat kecamatan dan berbagai syarat lainnya.
"Di Katingan kita ada delapan dari 13 pengurus partai tingkat kecamatan atau sudah terpenuhi 50 + 1. Artinya, secara garis besar DPD PSI Katingan siap diverifikasi oleh KPU. Dan kita optimis, akan lolos menjadi peserta pemilu tahun 2018 nanti," tukasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Katingan Sapta Tjita mengatakan bahwa pihaknya sudah memikiki sistem informasi partai politik (Sipol). Aplikasi tersebut merupakan suatu sistem yang bertujuan memudahkan kesiapan parpol dalam menghadapi pemilu.
"KPU Katingan sudah memberikan ruang kepada seluruh parpol, baik yang baru maupun langganan pemilu agar mempersiapkan verifikasi parpol. Tapi baru PSI yang pertama menindaklanjuti edarannya. Walaupun sekedar konsultasi, namun tetap kami apresiasi," katanya.
Sebab, ujar Sapta, peserta pemilu wajib lulus serangkaian uji verifikasi oleh pihak KPU. Berbagai persyaratan itu semuanya bersifat yuridis, contohnya parpol telah berbadan hukum dari Kemenkumham, jumlah pengurus perempuan sekurangnya 30 persen, memilik struktur organisasi yang jelas, dan berbagai syarat lainnya.
"KPU membuat aplikasi yang namanya SIPOL. Sistem akan mempermudah parpol untuk mendapatkan informasi dan syarat menjadi peserta pemilu. Secara berjenjang KPU juga sudah mensosialisasikan hal itu, namun baru PSI yang pertama menyikapinya," tukas Sapta. (agg)
