KUALA KURUN –Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017, dari 14 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) hanya 44,89 persen dari target 50 persen. Data itu tercatat hingga 30 Juni 2017 atau triwulan II.
Atas capaian yang meleset ini, kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) pun merasa prihatin. ”Kami sangat prihatin capaian PAD dari masing-masing SOPD yang sudah ditargetkan di tahun ini tidak bisa tercapai. Masih banyak capaian PAD SOPD yang jauh dari target sebesar 50 persen. Tentunya, patut dipertanyakan kinerja SOPD bersangkutan,” sesal anggota DPRD Kabupaten Gumas Pdt Rayaniatie Djangkan kepada Radar Sampit, Kamis (20/7) pagi.
Menurutnya, apabila PAD yang ditargetkan kepada setiap SOPD tersebut tidak tercapai, tentunya akan berdampak pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gumas selanjutnya, yang pastinya akan berkurang.
”Agar pada triwulan III dan IV, PAD yang ditargetkan tersebut bisa tercapai, perlu dilakukan evaluasi kerja di setiap SOPD yang dibebankan PAD tersebut,” tegasnya.
Selain itu lanjut dia, harus ada d sebuah terobosan dan upaya persuasif yang dilakukan SOPD terkait, dalam menggenjot pendapatan. Contohnya, bisa melakukan jemput bola, yang merupakan cara ampuh untuk mendorong pencapaian target PAD. ”Berbagai upaya dan terobosan harus dilakukan oleh SOPD dalam rangka meningkatkan PAD kita,” cetus Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Yohanes Tuah menuturkan, dari 14 SOPD yang dibebankan PAD, hanya Dinas Perikanan yang mencapai target diatas 50 persen. Dimana, capaian PAD hingga triwulan II ini sudah sebesar 54,37 persen.
Sedangkan untuk 13 SOPD lainnya yang belum tercapai PADnya yakni, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, RSUD Kuala Kurun, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup serta Sekretariat Daerah. (arm/gus)