SAMPIT – Warga Desa Tumbang Ramei, Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur mengancam akan memasang portal akses PT Kayu Tribuana Rama (KTR).

Aksi yang rencana dilakukan hari ini (10/11) ini didasari karena keinginan warga belum dipenuhi perusahaan kayu.

“Kami satu desa akan melakukan aksi itu (portal), yang sudah tanda tangan ada sekitar 85 orang,” ujar Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tumbang Ramei, Antang Kalang, Wendy, Senin (9/11).

Wendy menyebutkan PT KTR sejak operasi Januari 2015 lalu hingga sekarang belum ada kontribusi untuk desa terutama soal usulan warga untuk dibuatkan jalan alternatif menuju ibukota kecamatan dan ke beberapa desa.

"Mereka beralasan tidak mau karena tidak ada rekomendasi dari Bupati Kotim. Padahal proposal kami sudah diajukan sejak 5 Februari 2015 lalu, ini berdasarkan kesepakatan kami warga kampung," kata Wendy.

Menurut Wendy, jalan itu sangat dibutuhkan warga terlebih jika memasuki musim hujan seperti sekarang ini. Jika jalan tembus, maka warga bisa melakukan aktivitas.

"Tujuan kami akan memasang portal akses jalan perusahaan. Aksi terus kami lakukan sampai keinginan warga disepakati perusahaan," tegas tokoh masyarakat Tumbang Ramei.

Menurut Wendy, tidak hanya menuntut masalah jalan, warga juga mempertanyakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) perushaan yang tidak pernah direalisasikan ke desa mereka.

"Untuk kegiatan besok (hari ini), kami sudah sampaikan pemberitahuan ke Polsek, damang dan pihak terkait lainnya," tandasnya.

Hermas Bintih, tokoh masyarakat Antang Kalang turut membenarkan rencana adanya aksi tutup jalan perusahaan kayu ini.

"Mereka melakukan aksi demo, menuntut masalah pembangunan jalan, menuntut CSR. Tali asih dari perusahaan informasinya tidak tepat sasaran," ungkap Hermas.

PT KTR menurut Hermas tidak hanya bekerja di wilayah desa saja tetapi juga melakukan aktivitas penebangan kayu di beberapa desa lain di Kecamatan Antang Kalang.

Terpisah Kapolres Kotim melalui Kapolsek Antang Kalang Ipda Rahmad membantah rencana adanya aksi demo warga.

"Tidak benar adanya demo, kami tidak mengizinkan, kami masih dalam situasi siskamtibmas," ujar Rahmad.

Menurut Rahmad dari surat pemberitahuan yang diajukan warga hanya melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. (co/fm)