PROKAL.CO,

Oleh: Agung Prasetyo )*

Memasuki tiga tahun pemerintahan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tepat jatuh pada 20 Oktober 2017 nanti,  “Kabinet Kerja” yang merupakan kabinet Joko Widodo memang belum merealisasikan program Nawacita secara keseluruhan, namun demikian, tidak sedikit program pemerintah menunjukkan progres yang signifikan mengingat masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berjalan lebih dari setengah perjalanan.

Tak dapat dipungkiri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melakukan sejumlah kinerja positif dengan terobosan beberapa keberhasilan program kerja yang telah dicapai selama ini salah satunya membangun Indonesia dengan penguatan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi sudah sesuai dengan konsep Nawacita dan Trisakti meski demikian masih banyak pekerjaan rumah terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah sembilan program Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karekter bangsa.
9. Memperteguh ke-binekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga telah merumuskan Paket Kebijakan Ekonomi, antara lain: deregulasi untuk menggerakkan sektor riil dalam mengantisipasi dampak krisis global, langkah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan, diskon tarif dan kemudahan izin penanaman modal, mendorong tenaga kerja agar terus meningkat sehingga Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) tidak lagi terjadi, insentif pajak dan deregulasi bidang perbankan syari’ah, kawasan ekonomi khusus, penyederhanaan izin impor obat dan izin investasi, memperkuat daya saing dan daya tahan ekonomi, menitikberatkan kepada percepatan di sektor kelistrikan, stabilitas pasokan dan harga daging sapi, revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam Perpres No 34/2014, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diantaranya berorientasi ekspor dan dana investasi real estate, kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB), kebijakan penyamarataan harga BBM di Papua, hingga percepatan penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).