Oleh: Agung Prasetyo )*

Memasuki tiga tahun pemerintahan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tepat jatuh pada 20 Oktober 2017 nanti,  “Kabinet Kerja” yang merupakan kabinet Joko Widodo memang belum merealisasikan program Nawacita secara keseluruhan, namun demikian, tidak sedikit program pemerintah menunjukkan progres yang signifikan mengingat masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berjalan lebih dari setengah perjalanan.

Tak dapat dipungkiri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melakukan sejumlah kinerja positif dengan terobosan beberapa keberhasilan program kerja yang telah dicapai selama ini salah satunya membangun Indonesia dengan penguatan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi sudah sesuai dengan konsep Nawacita dan Trisakti meski demikian masih banyak pekerjaan rumah terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah sembilan program Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karekter bangsa.
9. Memperteguh ke-binekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga telah merumuskan Paket Kebijakan Ekonomi, antara lain: deregulasi untuk menggerakkan sektor riil dalam mengantisipasi dampak krisis global, langkah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan, diskon tarif dan kemudahan izin penanaman modal, mendorong tenaga kerja agar terus meningkat sehingga Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) tidak lagi terjadi, insentif pajak dan deregulasi bidang perbankan syari’ah, kawasan ekonomi khusus, penyederhanaan izin impor obat dan izin investasi, memperkuat daya saing dan daya tahan ekonomi, menitikberatkan kepada percepatan di sektor kelistrikan, stabilitas pasokan dan harga daging sapi, revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam Perpres No 34/2014, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diantaranya berorientasi ekspor dan dana investasi real estate, kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB), kebijakan penyamarataan harga BBM di Papua, hingga percepatan penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Konsep Nawacita, dan Paket Kebijakan Ekonomi merupakan strategi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia melalui sektor perekonomian. Kemajuan sektor perekonomian adalah kunci dalam menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju. Dengan perekonomian yang kuat maka kesejahteraan masyarakatnya akan terjamin, sehingga tingkat kriminalitas yang sebagian besar karena faktur ekonomi akan menurun.

Oleh karenanya, tak ayal tindakan awal dalam meningkatkan pembangunan perekonomian yaitu dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran. Infrastruktur merupakan dapur dari perokonomian negara, semakin besar dapur atau infrastruktur yang dibangun, maka produksi dan perekonomian negara akan meningkat secara signifikan pula.

Dalam memperkuat perekonomian pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine. Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi. Jokowi menilai distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah.

Untuk itu, pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, disamping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera begitupun Trans Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Jokowi mengaku realistis bahwa tantangan ke depan yang dihadapi tidak ringan dan membutuhkan proses.

Selain gebrakan pembangunan infrastruktur, terdapat salah satu terobosan yang dapat dikatakan paling berhasil didunia yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu kebijakan Tax Amnesty. Pembangunan ekonomi yang saat ini sedang berjalan menuju proses recovery atau perbaikan kondisi ekonomi Indonesia.

Dengan selesainya program Tax Amnesty tersebut pada bulan April silam menunjukkan titik cerah, dan optimisme untuk memberikan subsidi terhadap defisit neraca transaksi berjalan. Program Tax Amnesty selain memberikan keuntungan bagi wajib pajak, program ini juga diharapkan akan membawa efek positif bagi perekonomian lebih luas termasuk bagi pembangunan infrastruktur likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun terlalu cepat untuk menarik sebuah kesimpulan, namun upaya maksimal yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama tiga tahun terkahir telah menunjukan sebuah kemajuan yang signifikan bagi Indonesia. Demi kemajuan Indonesia, diperlukan peranan masyarakat agar tetap terus produktif dan mendukung aktif program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. )*Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia