SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PANGKALANBUN

Kamis, 02 November 2017 11:08
AWAS!!! ASN Lamandau Dilarang Terlibat Politik Praktis
JELANG PILKADA: Ketua DPRD Lamandau, H Tommy Hermal Ibrahim (kiri berdiri) menjadi narasumber sosialisasi pemantapan stabilitas sosial politik, kemarin.( RIA M. ANGGREANI/RADAR SAMPIT)

NANGA BULIK  - Jelang Pilkada 2018, suhu politik di Kabupaten Lamandau mulai memanas. Mengantisipasi ancaman gangguan keamanan, Kesbangpol Lamandau sosialisasi pemantapan stabilitas sosial politik, Rabu (1/11).

Kegiatan ini diikuti sejumlah partai politik, organisasi masyarakat, tokoh pemuda,  tokoh agama, tokoh masyarakat dari lima kecamatan.

Bupati Lamandau, Ir Marukan MAP melalui Asisten I Setda Lamandau, Saptono saat membuka kegiatan mengungkapkan bahwa sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas politik demi ketentraman masyarakat.  

“Tata kelola sistem politik yang demokratis merupakan sarana yang efektif untuk menciptakan stabilitas politik, yang mampu mensinergikan peran tokoh masyarakat serta tokoh pemuda di tengah-tengah dinamika politik yang berkembang saat ini," ungkap Saptono. 

Saptono mengharapkan adanya peningkatan peran dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat tersebut untuk dapat menjaring pemikiran dan ide-ide yang beraifat konstruktif. Sehingga kehidupan perpolitikan di kabupaten Lamandau lebih dinamis dan demokratis,  tidak mengedepankan isu SARA yang bisa memecah persatuan dan mengganggu stabilitas daerah. 

Sementara, Plt Kepala Badan Kesbangpol Lamandau, Nanang Rully Handoko menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.

"Kegiatan ini adalah wahana untuk meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi politik kepada masyarakat sebagai upaya pembelajaran dan pendewasaan dalam berpolitik guna terciptanya stabilitas sosial politik yang kondusif di daerah," tandasnya.  

Salah satu narasumber, Ketua DPRD Lamandau, H Tommy Hermal Ibrahim dalam paparan mengatakan, pemicu instabilitas diantaranya adalah  netralitas para pemangku kebijakan dan ASN termasuk perangkat desa. Karena menurutnya mereka dilarang terlibat dalam politik praktis. 

"Jauhkan isu SARA dalam Pilkada, para calon harusnya menonjolkan produk program yang terbaik. Hal ini juga menjadi tugas parpol dan seluruh elemen agar masyarakat tidak mudah terprovokasi," tegasnya. (mex/fm)


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:10

57 Jamaah Calon Haji Diberangkatkan

<p>PANGKALAN BUN- Sebanyak 57 orang Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Kotawaringin Barat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers