SAMPIT – Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli melihat potensi  pemborosan anggaran masih terjadi di lingkup Pemkab Kotim. Salah satunya,   anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan juga di program pemeliharaan kendaraan, serta  gedung Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

”Di situ saya lihat masih perlu ditata. Karena tentunya anggaran di kegiatan itu selalu ada di setiap SOPD. Mestinya tidak lagi dan kita harus satukan, diadakan langsung oleh satu SOPD pengadaan barang saja. Agar semuanya bisa  terkoordinasi,”ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan melanjutkan, seharusnya pengadaan ATK dan pemeliharaan kantor serta kendaraan dinas operasional itu,  dibuat terpusat. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi anggaran bisa tercapai.

“Nah itu yang saya maksudkan perlu terobosan untuk mensiasati anggaran kita,  yang dari sektor pendapatan sudah terjadi penurunan,”cetusnya.

Ditambahkan Jhon, saat ini Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim 2018, diasumsikan sekitar Rp 1,6 triliun. Anggaran itu sejatinya sekitar Rp 860 miliar  sudah  mutlak tidak bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan, sebab diposkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL). Selain itu ditambah dengan beban pembayaran program multiyears yang mulai dilakukan tahun 2018.

”Artinya anggaran kita ini hanya besar namanya saja,  tapi penggunaannya untuk pembangunan,”tandasnya. (ang/gus)